Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai penurunan angka kemiskinan di tengah maraknya kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bertentangan. Menurut pemerintah, jumlah masyarakat yang bekerja masih terus meningkat dan jauh lebih besar dibanding jumlah pekerja yang terdampak PHK.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, atau berkurang 0,18 persen poin dibanding September 2025 dan turun 0,40 persen poin dibanding Maret 2025. Secara jumlah, penduduk miskin menyusut menjadi 22,93 juta orang, turun 430 ribu orang dibanding September 2025 dan turun 920 ribu orang dibanding Maret 2025.
Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan PHK masih terjadi di berbagai daerah. Sepanjang Januari-Juni 2026 tercatat 32.389 pekerja terkena PHK, dengan rincian Januari 5.898 orang, Februari 7.692 orang, Maret 6.593 orang, April 6.982 orang, Mei 4.636 orang, dan Juni sementara tercatat 588 orang.
Airlangga menyebut, indikator ketenagakerjaan secara keseluruhan masih menunjukkan perbaikan.
“Ya pertama tentu kita lihat jumlah mereka yang bekerja juga kan meningkat dan itu tentunya jumlahnya lebih besar daripada yang diinformasikan ke PHK yang penting bagi pemerintah ya kita monitor saja industri-industri yang rentan terhadap PHK dan pemerintah terus fokus untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Kamis (6/8).
Data BPS memperkuat pernyataan tersebut. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja pada Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang, naik 497 ribu orang dibanding Februari 2026.
Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja meningkat menjadi 148,19 juta orang, bertambah 522 ribu orang dibanding Februari 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,65 persen, lebih rendah 0,03 persen poin dibanding Februari 2026.
Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 42,60 juta pekerja atau sekitar 28,75 persen dari total penduduk bekerja. Rata-rata upah buruh pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp 3,39 juta.
Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau sektor-sektor industri yang rentan melakukan PHK. Selain itu, berbagai insentif telah disiapkan agar perusahaan tetap mempertahankan pekerjanya. Menurut dia, salah satu bentuk dukungan yang telah diberikan adalah insentif pajak bagi perusahaan.
“Bantuan yang pemerintah sudah berikan yang dalam bentuk untuk perusahaan supaya tidak melakukan penghentian kan PPH-nya ditanggung pemerintah sampai Rp 10 juta. Jadi kita berharap itu tidak melakukan PHK,” ungkapnya.
Selain insentif perpajakan, pemerintah juga menjalankan program magang yang ditujukan untuk mendorong perekrutan tenaga kerja baru. Dalam skema tersebut, pemerintah membantu pembayaran gaji peserta magang selama enam bulan sehingga beban perusahaan berkurang.
Airlangga menyebut program tersebut mendapat respons positif dari dunia usaha karena membantu perusahaan memperoleh tenaga kerja baru sekaligus menjaga penciptaan lapangan kerja.
Ia juga melihat aktivitas investasi masih menjadi penopang pasar tenaga kerja. Menurutnya, realisasi investasi tumbuh sekitar 7 persen dan permintaan di sejumlah kawasan industri tetap tinggi.
“Ketika kita lihat angka investasi itu naik 7 persen dan secara fisik di beberapa lokasi kawasan industri demandnya tinggi sekali. Jadi kita lihat ada shifting sebetulnya sektor tertentu ke sektor digital misalnya yang permintaannya atau tumbuhnya bisa double digital,” kata dia.
Sementara itu, BPS mencatat penurunan kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun menjadi 6,34 persen dari sebelumnya 6,60 persen, sedangkan di perdesaan turun menjadi 10,67 persen dari 10,72 persen.
Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang 350 ribu orang menjadi 10,83 juta orang, sedangkan di perdesaan turun sekitar 80 ribu orang menjadi 12,10 juta orang.
BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan, yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 499.886 atau 74,70 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 169.349 atau 25,30 persen.
