Anggota DPR Dapil Sumatera Barat I Alex Indra Lukman menilai banjir yang melanda Kota Padang di tengah musim kemarau menjadi peringatan dampak perubahan iklim semakin nyata dan harus diantisipasi melalui perubahan sistem mitigasi bencana.
Alex meminta pemerintah membangun sistem perlindungan masyarakat yang tidak lagi bergantung pada pola musim karena cuaca ekstrem kini semakin sulit diprediksi.
Alex mengatakan banjir yang terjadi saat musim kemarau menunjukkan pendekatan pembangunan yang selama ini bertumpu pada kalender musim sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi risiko bencana akibat perubahan iklim.
“Perubahan iklim menuntut negara membangun sistem perlindungan masyarakat yang tidak lagi bergantung pada pola musim,” kata Alex dalam keterangannya, Kamis (6/8).
Seperti diketahui, banjir melanda Kota Padang akibat hujan berintensitas sangat tinggi pada Senin (3/8) siang hingga sore. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam kawasan permukiman warga dengan ketinggian air mencapai 150 sentimeter.
Sedikitnya terdapat 15 titik banjir di Kota Padang. Bencana serupa juga mulai terjadi di sejumlah daerah lain di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Agam.
Meski banjir melanda sejumlah wilayah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan status siaga darurat karena kondisi dinilai masih dapat ditangani melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
Saat ini banjir di Kota Padang mulai berangsur surut. Namun, dampaknya cukup besar. Luapan air sempat menghanyutkan sejumlah kendaraan warga, sementara sebanyak 1.488 kepala keluarga terdampak dan 1.377 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR itu meminta pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak banjir terpenuhi, terutama kelompok rentan yang berada di lokasi pengungsian.
“Bantuan logistik bagi warga terdampak banjir harus merata. Pastikan warga yang mengungsi memperoleh fasilitas kesehatan dan tempat yang nyaman khususnya bagi anak-anak, lansia, ibu hamil/menyusui, difabel, dan warga dari kelompok rentan lainnya,” tuturnya.
Menurut Alex, banjir yang terjadi di Sumatera Barat pada musim kemarau menjadi sinyal bahwa Indonesia telah memasuki era baru risiko kebencanaan akibat perubahan iklim. Ia menilai pola hujan yang semakin ekstrem dan tidak lagi mengikuti siklus musim merupakan tantangan baru yang harus direspons.
“Pola hujan yang semakin ekstrem dan tidak lagi mengikuti siklus musim menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini bertumpu pada kalender musim tidak lagi memadai untuk melindungi masyarakat,” jelas Alex.
“Ketika banjir dapat terjadi pada saat wilayah lain bersiap menghadapi kekeringan, maka yang berubah bukan hanya karakter cuaca, tetapi juga karakter risiko yang harus dikelola negara,” imbuhnya.
Alex berpandangan perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan hidup, melainkan telah berkembang menjadi tantangan terhadap ketahanan pembangunan nasional karena dampaknya dirasakan di berbagai sektor.
“Dampak perubahan iklim kini menyentuh keselamatan masyarakat, keberlangsungan pendidikan, produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, hingga kualitas pelayanan publik,” ungkap Alex.
Karena itu, ia menilai pemerintah tidak cukup hanya memperkuat kapasitas tanggap darurat ketika bencana terjadi. Menurutnya, negara harus mampu membangun sistem perlindungan yang dapat mengantisipasi perubahan risiko sebelum bencana datang.
“Semakin cepat negara mampu membaca perubahan risiko iklim, semakin kecil biaya sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang harus ditanggung masyarakat,” jelasnya.
Alex juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi nasional terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini masih disusun berdasarkan asumsi pola musim konvensional.
“Perencanaan infrastruktur, tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, pembangunan kawasan permukiman, perlindungan sektor pertanian, hingga penyelenggaraan pelayanan publik harus mulai menggunakan proyeksi risiko iklim sebagai dasar pengambilan keputusan,” jelasnya.
Ia menilai adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan nasional maupun daerah.
“Pemerintah perlu membangun National Climate Risk Governance, yaitu sistem tata kelola risiko iklim yang mengintegrasikan BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam satu kerangka pengambilan keputusan berbasis risiko,” tuturnya.
Menurut Alex, melalui sistem tersebut informasi mengenai potensi cuaca ekstrem tidak berhenti sebagai peringatan semata, tetapi dapat langsung menjadi dasar penyesuaian kebijakan.
“Kebijakan negara harus bergeser dari pola kerja yang reaktif menuju Pemerintahan yang mampu mengantisipasi risiko secara sistematis,” tegas Alex.
Ia pun menegaskan bahwa hak masyarakat bukan hanya diselamatkan ketika bencana telah terjadi, melainkan juga memperoleh kepastian bahwa negara telah bekerja mengurangi risiko sebelum bencana datang.
“Keberhasilan pemerintah di era perubahan iklim tidak lagi diukur dari seberapa cepat melakukan evakuasi,” ucapnya.
“Melainkan dari seberapa efektif negara mencegah masyarakat menjadi korban, menjaga anak-anak tetap dapat bersekolah, memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, serta mempertahankan kualitas pelayanan publik meskipun ancaman iklim semakin tidak menentu,” sambung dia.
Alex berharap perubahan iklim menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat sistem mitigasi bencana dan tata kelola risiko secara menyeluruh sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban akibat lemahnya langkah antisipasi.
“Tetapi juga agar negara cerdas mengelola risiko sebelum bencana terjadi. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan masyarakat tidak melulu menjadi korban karena kurangnya kesigapan mitigasi bencana,” pungkasnya.
