Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan seluruh proses pembangunan dan pengoperasian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui mekanisme resmi dan berbasis sistem.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu mengurus atau meloloskan pendirian dapur MBG.
Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya kesalahpahaman terkait penyampaian pemerintah mengenai sekitar 13 ribu titik dapur MBG yang tengah dipetakan.
"Jadi sempat ramai ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13 ribu dapur. Bukan. Sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang ada statusnya, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," kata Sudaryono dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait perbaikan tata kelola MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).
Menurut Sudaryono, data tersebut merupakan hasil pemetaan yang kemudian dipadankan (overlay) dengan data stunting dari Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah prioritas pelaksanaan program MBG.
"Dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap ini," ujarnya.
Tegaskan Tak Ada Jalur KhususSudaryono mengatakan kesalahpahaman itu dimanfaatkan sejumlah oknum yang menawarkan jasa pengurusan pembangunan dapur MBG di daerah.
Karena itu, ia menegaskan tidak ada jalur khusus maupun "orang dalam" yang dapat mempercepat proses persetujuan pembangunan dapur MBG.
"Kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, menjajakan jasa di level bawah," katanya.
Ia memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan berbasis sistem.
