Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 36,6 persen jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berusia 60 tahun ke atas.
Temuan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperkuat persiapan layanan kesehatan bagi jemaah lanjut usia.
Data itu disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparan Survei Kepuasan Layanan dan Kajian Statistik Haji Indonesia 1447 H/2026 M di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).
Amalia mengatakan, sekitar 21,5 persen dari total jemaah haji berusia 65 tahun atau lebih.
“Di tahun 2026 ini, sekitar 7 persen jemaah haji berasal dari kelompok 40 persen terbawah atau desil 1 sampai 4. Dari sisi usia, sekitar 36,6 persen jemaah berusia 60 tahun ke atas, dengan 21,5 persen di antaranya berusia 65 tahun atau lebih,” tutur dia.
Menurut Amalia, komposisi usia tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan layanan kesehatan dan pelayanan bagi jemaah lanjut usia.
“Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah untuk memiliki persiapan kesehatan dan pelayanan jemaah haji untuk kelompok haji usia lanjut,” katanya.
Selain itu, BPS mencatat terdapat 291 jemaah atau sekitar 0,2 persen yang teridentifikasi sebagai penyandang disabilitas.
“Sehingga penyusunan pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas ini juga perlu dipersiapkan sejak awal,” ujar Amalia.
Amalia menilai, pengalokasian layanan haji di setiap embarkasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada jumlah jemaah, tetapi juga mempertimbangkan komposisi usia.
“Pelayanan prioritas umumnya telah diberikan kepada jemaah berusia 65 tahun ke atas. Namun, hasil pemadanan data menunjukkan jumlah jemaah usia 60–64 tahun juga cukup besar. Di beberapa embarkasi, proporsinya bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 65 tahun ke atas,” jelasnya.
Karena itu, menurut Amalia, persiapan layanan kesehatan, termasuk penyediaan obat-obatan, perlu direncanakan sejak dini dengan memanfaatkan data yang tersedia.
“Persiapan pelayanan kesehatan, khususnya penyediaan obat-obatan, dapat direncanakan sejak dini dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” tutur dia.
