Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Target penyelesaian yang semula direncanakan dalam satu bulan, kini dipercepat menjadi satu minggu.
Sudaryono Kepala BGN mengatakan, percepatan itu menjadi bagian dari perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama agar layanan pemenuhan gizi segera menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
Menurutnya, percepatan dilakukan dengan pendekatan berbasis data. Sejumlah daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Maluku, Maluku Utara, dan wilayah 3T lainnya menjadi prioritas karena memiliki kebutuhan intervensi gizi yang tinggi.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (6/8/2026), yang dikutip Antara.
Sudaryono menjelaskan, pembangunan SPPG di wilayah 3T diprioritaskan karena rata-rata daerah itu punya prevalensi stunting tinggi. Karenanya, pemerintah ingin masyarakat di wilayah dengan kerawanan gizi tinggi bisa segera merasakan manfaat Program MBG.
BGN juga memperkuat tata kelola Program MBG melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Data tersebut digunakan sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat serta operasional SPPG.
“Dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap. Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini,” ucap Sudaryono.
Melalui sistem pendataan terintegrasi, pemerintah dapat menentukan prioritas pelaksanaan MBG secara lebih objektif dan berbasis bukti. Pendekatan ini diharapkan membuat intervensi gizi lebih tepat sasaran dan efektif.
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BGN telah mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang siap dioperasikan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku bisa membantu proses pengajuan atau percepatan pembukaan SPPG.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program MBG tetap akuntabel dan berintegritas,” tuturnya. (ant/bil/ham)
