Oleh: ISMAIL AMIN
Selama lebih dari empat dekade, Barat hidup dengan satu keyakinan ideologis yang nyaris tak pernah dipertanyakan: negara yang berbasis agama pasti gagal.
Teori ini bukan sekadar asumsi akademik, melainkan telah menjadi fondasi kebijakan luar negeri Barat terhadap dunia Islam, terutama Iran. Dari sanksi ekonomi, perang informasi, hingga operasi intelijen, semuanya dibangun di atas prediksi yang sama: Republik Islam Iran akan runtuh oleh kontradiksi internalnya sendiri.
Masalahnya, prediksi itu berulang kali gagal. Iran tidak hanya bertahan; ia beradaptasi, menutup celah, dan dalam banyak bidang justru berkembang. Ini bukan klaim ideologis, melainkan fakta geopolitik yang sulit dibantah.
Barat sejak lama membawa asumsi ideologis bahwa agama terutama Islam hanya bisa berfungsi sebagai kekuatan moral privat, bukan sebagai fondasi negara. Dari asumsi inilah lahir kesimpulan instan: jika sebuah negara mengalami masalah ekonomi atau politik, maka penyebabnya pasti “pemerintahan agama”.
Kerangka berpikir ini tidak lahir dari analisis empiris, melainkan dari trauma sejarah Eropa sendiri terhadap gereja abad pertengahan, yang kemudian dipaksakan sebagai standar universal.
Iran tidak dibaca sebagai entitas historis dan geopolitik yang hidup di bawah sanksi, sabotase, dan perang hibrida, melainkan sebagai eksperimen teologis yang seharusnya gagal. Maka apa pun yang terjadi di Iran selalu ditafsirkan sebagai konfirmasi dari prasangka awal itu.
Narasi Palsu
Setiap gejolak di Iran, entah itu protes ekonomi, ketegangan sosial, atau krisis regional selalu dibingkai sebagai gejala kehancuran rezim. Media Barat mengulang narasi yang sama: rakyat sudah bosan, agama menindas, ulama gagal mengelola negara, dan sistem tinggal menunggu waktu untuk runtuh.
Iran memang menghadapi krisis ekonomi. Ini bukan rahasia, dan bahkan diakui secara terbuka oleh pejabat dan masyarakat Iran sendiri. Namun, menyimpulkan bahwa krisis ini adalah akibat kegagalan ulama memahami kebutuhan rakyat adalah pengaburan sebab-akibat.
Iran hidup di bawah salah satu rezim sanksi paling keras dan paling lama dalam sejarah modern. Sanksi yang secara sadar dirancang bukan untuk mengubah kebijakan, melainkan melelahkan rakyat, menciptakan ketegangan sosial, dan memutus hubungan negara dengan sistem ekonomi global.
Ironisnya, ketika tekanan itu menghasilkan kesulitan hidup, Barat justru menunjuknya sebagai bukti bahwa sistem Iran gagal, padahal tekanan itu datang dari Barat sendiri.
Tekanan Maksimum
Kebijakan “maximum pressure” yang diusung Washington dibangun di atas asumsi bahwa tekanan ekonomi akan memicu pemberontakan rakyat dan memecah elite politik. Dalam teori hubungan internasional klasik, ini dikenal sebagai strategi regime change by exhaustion.
Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada pembelotan massal elite. Tidak ada perpecahan struktural dalam militer. Tidak ada kekosongan kekuasaan. Bahkan dalam momen-momen krisis, negara tetap berfungsi. Ini adalah kegagalan strategis yang jarang diakui Barat.
Lebih dari itu, tekanan eksternal justru memperkuat konsensus internal tentang kedaulatan. Kritik terhadap pemerintah tetap ada dan sering kali keras tetapi tidak berkembang menjadi keinginan kolektif untuk membongkar negara. Di sinilah Barat keliru membaca perbedaan antara oposisi kebijakan dan penolakan sistem.
Negara Agama
Teori bahwa negara berbasis agama pasti gagal adalah warisan pengalaman Eropa, bukan hukum universal. Barat memproyeksikan trauma sejarahnya sendiri, konflik dengan gereja abad pertengahan, ke konteks yang sama sekali berbeda.
Iran bukan teokrasi feodal. Ia adalah negara modern dengan institusi, pemilu, birokrasi, dan perdebatan internal yang hidup. Agama di Iran berfungsi sebagai kerangka nilai dan legitimasi, bukan sebagai pengganti seluruh mekanisme negara.
Fakta bahwa Iran mampu mengembangkan industri pertahanan mandiri, teknologi nuklir sipil, serta kemajuan signifikan di bidang medis dan sains di tengah isolasi menunjukkan bahwa negara ini tidak dikelola secara irasional atau ahistoris.
Negara yang “gagal” tidak mampu mempertahankan kontinuitas kebijakan strategis selama puluhan tahun di bawah tekanan global.
Sulit Dijatuhkan
Pertanyaan muncul: kenapa Iran sulit dijatuhkan? Jawabannya bukan semata-mata ideologi, melainkan kombinasi legitimasi historis, kapasitas negara, dan kesadaran geopolitik masyarakatnya. Republik Islam lahir dari revolusi yang masih hidup dalam ingatan kolektif. Negara ini dibangun dengan narasi perlawanan terhadap dominasi asing.
Narasi yang terus diperbarui oleh realitas sanksi dan ancaman eksternal. Setiap tekanan dari luar justru menguatkan logika pendiriannya. Barat berkali-kali gagal memahami bahwa legitimasi tidak selalu identik dengan kesejahteraan ekonomi jangka pendek. Dalam banyak konteks non-Barat, legitimasi juga lahir dari rasa martabat, kedaulatan, dan kemampuan bertahan.
Kesalahan Fatal
Barat cenderung melihat Islam politik sebagai monolit: irasional, represif, dan antimodern. Pandangan ini mengabaikan keragaman ekspresi politik Islam dan kemampuannya beradaptasi dengan negara modern.
Iran bukan tanpa masalah, tetapi menyederhanakannya sebagai “negara agama yang menindas” adalah cara mudah untuk menghindari evaluasi kegagalan kebijakan Barat sendiri.
Empat puluh tahun upaya menjatuhkan Iran telah menghasilkan satu kesimpulan yang tak nyaman: masalahnya bukan pada Iran yang terlalu ideologis, melainkan Barat yang terlalu ideologis dalam analisanya.
Sebagai pelajaran. Iran hari ini adalah cermin kegagalan asumsi lama dalam geopolitik Barat. Ia membuktikan bahwa negara berbasis agama tidak otomatis runtuh, bahwa tekanan eksternal tidak selalu melahirkan perubahan rezim, dan bahwa masyarakat non-Barat tidak selalu bereaksi sesuai skenario think tank di Washington atau Brussel.
Selama Barat terus memaksakan kerangka analisis usang, bahwa hanya negara sekuler liberal yang sah dan stabil, maka kegagalan membaca Iran akan terus berulang. Dan selama itu pula, narasi “Iran akan runtuh” akan tetap menjadi ramalan yang tak pernah terwujud. (*)
*Penulis adalah Alumnus S3 Universitas Internasional Al-Mustafa Iran dan Ketua Umum KKS Iran 2023-2026
