JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan menilai, rentetan kasus korupsi dan operasi tangkap tangan KPK yang menjerat kepala daerah bukan sekadar persoalan individu, melainkan menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu segera dibenahi.
Prof. Djohermansyah mengatakan, apabila hanya satu atau dua kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, hal itu masih dapat dianggap sebagai persoalan kasuistik.
Namun, banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi justru menunjukkan adanya masalah yang lebih luas.
Ia mengungkapkan, berdasarkan catatannya sejak tahun 2005 hingga kasus terbaru pada 2026, sudah ada ratusan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
Menurutnya, jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah daerah otonom di Indonesia yang mencapai sekitar 546 daerah.
Prof. Djohermansyah menegaskan, akar persoalan tidak hanya berasal dari perilaku individu kepala daerah.
Meski mengakui ada kepala daerah yang terdorong oleh keserakahan, ia menilai pembenahan sistem jauh lebih penting dilakukan.
Selain sistem rekrutmen partai politik, Prof. Djohermansyah juga menyoroti mahalnya biaya Pilkada yang dinilai menjadi salah satu faktor yang harus dibenahi.
Ia juga mempertanyakan lemahnya sistem pengawasan di pemerintahan daerah. Menurutnya, berbagai institusi pengawas seharusnya mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah.
Tak hanya itu, Prof. Djohermansyah juga mempertanyakan peran pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/oBwtiU6GSeY
#kepaladaerah #kpk #korupsi
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- rosi
- ott kpk
- korupsi
- kepala daerah
- pilkada
