Pemerintah mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di daerah dengan tantangan gizi tinggi segera mendapatkan manfaat program tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan percepatan pembangunan SPPG menjadi bagian dari perbaikan tata kelola MBG. Pemerintah ingin pelaksanaan program tidak hanya berjalan luas, tetapi juga tepat sasaran hingga wilayah yang paling membutuhkan.
"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Menurut Sudaryono, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis data dalam menentukan wilayah prioritas pembangunan SPPG. Dengan cara tersebut, distribusi manfaat MBG diharapkan dapat menjangkau daerah yang memiliki persoalan gizi lebih besar, termasuk wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah memutuskan untuk mempercepat penyelesaian SPPG di beberapa wilayah prioritas.
Target pembangunan yang sebelumnya diproyeksikan selesai dalam waktu satu bulan kini dipangkas menjadi hanya satu minggu. Percepatan tersebut dilakukan agar layanan makanan bergizi dapat segera tersedia bagi masyarakat di daerah terpencil.
"Target yang sebelumnya satu bulan kita percepat menjadi satu minggu agar pelaksanaan di daerah yang sangat membutuhkan bisa segera berjalan," kata Sudaryono.
Ia menegaskan percepatan ini bukan hanya mengejar jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga memastikan program MBG memiliki tata kelola yang baik. Pemerintah ingin setiap SPPG yang dibangun mampu menjalankan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Selain mempercepat pembangunan dapur MBG, BGN juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada pihak-pihak yang mengklaim dapat membantu proses pengajuan maupun mempercepat pembukaan SPPG.
Baca Juga: Pesantren Besar Kini Bisa Bangun Dapur MBG Mandiri
Sudaryono memastikan seluruh proses pembukaan SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah disiapkan pemerintah. Tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan jalur khusus dalam proses tersebut.
"Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi," tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik-praktik yang dapat mengganggu pelaksanaan program MBG. Pemerintah ingin memastikan seluruh mitra yang terlibat memenuhi prosedur dan standar yang berlaku.
Percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas cakupan MBG agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dengan adanya dapur di daerah terpencil, akses masyarakat terhadap makanan bergizi diharapkan semakin merata.
