Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengidentifikasi ada 10 tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga medis yang diduga berkomentar nirempati di media sosial terhadap almarhum peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). KKKonsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengidentifikasi ada 10 tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga medis yang diduga berkomentar nirempati di media sosial terhadap almarhum peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). KKI akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi.I akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi.
Mohammad Syahril Anggota Pimpinan KKI mengatakan, nakes yang teridentifikasi itu berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pegawai negeri sipil, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dokter umum, perawat, hingga dokter gigi.
“Ada yang PNS, ada yang PPDS, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga swasta. Nah rumah sakit ini, bagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa pembinaan dan pengawasan di lokasi tempat mereka bekerja itu menjadi tanggung jawab mereka juga,” kata Syahril di Jakarta, Kamis (6/8/2026) yang dikutip Antara.
Syahril menjelaskan, KKI akan melakukan investigasi bersama organisasi profesi, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah. Investigasi itu dilakukan untuk menentukan apakah komentar itu masuk kategori pelanggaran etika, disiplin profesi, atau pelanggaran hukum.
Syahril menyebut, tidak menutup kemungkinan jumlah nakes yang teridentifikasi akan bertambah seiring proses investigasi.
“Nah hukumannya apa, sanksinya itu sebagaimana yang diatur dalam aturan. Ada yang teguran, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Pembinaan itu macam-macam, apakah dia suruh ngikutin pendidikan lagi yang berkaitan dengan etika masing-masing profesi, kemudian ada lagi dengan teguran tertulis,” katanya.
Jika pelanggaran yang dilakukan masuk kategori sedang hingga berat, sanksi bisa berupa penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) selama satu sampai tiga bulan, bahkan pencabutan STR.
Menurut Syahril, keputusan mengenai sanksi bergantung pada hasil pemeriksaan dan peradilan di Majelis Disiplin Profesi (MDP). KKI juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan komentar nirempati oleh nakes yang dinilai berisiko merendahkan martabat pasien.
“Sikap empati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu penghormatan terhadap martabat manusia termasuk pasien dan keluarganya harus senantiasa dijaga dalam setiap bentuk komunikasi, baik di lingkungan pelayanan maupun di ruang digital,” kata Syahril.
Ia juga mengingatkan seluruh nakes agar bijak serta bertanggung jawab saat bermedia sosial. Syahril berharap, peristiwa ini menjadi pengingat seluruh nakes bahwa jejak digital merupakan bagian dari profesionalisme.
“Setiap bentuk komunikasi di ruang digital hendaknya mencerminkan nilai-nilai luhur etika profesi,” katanya.
Syahril menegaskan, KKI berkomitmen menjalankan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui peningkatan mutu layanan.
Sebelumnya, seorang peserta JKN sempat bercerita di Threads bahwa dirinya belum mendapatkan ruang perawatan meski sudah menunggu selama delapan jam. Namun, pasien itu justru menerima komentar nirempati dari sejumlah dokter. Keluarga dan teman peserta tersebut kemudian mengabarkan bahwa pasien itu telah meninggal dunia. (ant/bil/ipg)
