Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (6/8/2026).
IDXChannel - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (6/8/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menemui langsung masyarakat yang terdampak pencemaran tumpahan minyak Montara di kawasan Laut Timor atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam peninjauan tersebut, Purbaya menyambangi Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, guna berdialog dengan warga pesisir yang telah menghadapi dampak ekologis dan ekonomi selama 16 tahun akibat tragedi tumpahan minyak yang terjadi pada 2009 silam.
Purbaya menyampaikan bahwa sebelum bertolak ke Kupang, dirinya telah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo. Dia menegaskan Kepala Negara memberikan perhatian penuh terhadap nasib dan aspirasi masyarakat setempat.
"Sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak Presiden mengirimkan salam untuk seluruh masyarakat di sini. Semua keluhan yang disampaikan akan saya tampung dan saya laporkan kepada Bapak Presiden karena beliau memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah ini," ujar Purbaya.
Purbaya mengungkapkan keterikatan historisnya dengan penanganan kasus ini. Bersama tokoh lokal Ferdi Tanoni, Purbaya pernah menjadi bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Montara pada 2018, sehingga memahami dinamika dan kerugian yang dialami para nelayan serta petani rumput laut di wilayah tersebut.
"Saya dan Pak Ferdi pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar tahun 2018. Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009," ujar Purbaya.
Untuk mengatasi persoalan lingkungan yang berkepanjangan, Menkeu merencanakan penerjunan tim riset untuk melakukan analisis komprehensif terhadap ekosistem pesisir terdampak. Hasil kajian ilmiah ini nantinya bakal dijadikan pijakan bagi pemerintah dalam menyusun program pemulihan lingkungan dan ekonomi kawasan.
"Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden," tuturnya.
Selain fokus pada ekosistem laut, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025 itu menegaskan pemerintah berkomitmen mengawal kelancaran penyaluran ganti rugi bagi warga terdampak agar berjalan transparan dan berkeadilan.
"Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," kata Purbaya.
(Rahmat Fiansyah)
