Selamat GintingPengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
MUTASI dan rotasi perwira tinggi TNI yang diperkirakan berlangsung pada Agustus–September 2026 akan menjadi salah satu keputusan strategis Presiden Prabowo Subianto. Di antara sejumlah jabatan penting yang kemungkinan mengalami pergantian, posisi Panglima TNI merupakan yang paling menentukan arah organisasi militer sekaligus mengandung pesan politik yang kuat.
Dari perspektif profesionalisme militer, senioritas, pengalaman, dan keseimbangan antarmatra, nama Laksamana Muhammad Ali merupakan figur yang paling layak dipertimbangkan sebagai Panglima TNI berikutnya.
Muhammad Ali, lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989, saat ini berusia 59 tahun empat bulan. Ia adalah perwira tinggi bintang empat paling senior di lingkungan TNI. Bahkan, ia lebih dahulu memperoleh pangkat bintang empat dibandingkan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak (Akmil 1992), KSAU Marsekal M. Tonny Harjono (AAU 1993), Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (Akmil 1991), maupun Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Akmil 1991).
Baca Juga:Prabowo-PM India Bakal Teken 8 Kerja Sama, Pertahanan hingga TeknologiFaktor senioritas memang bukan satu-satunya ukuran dalam promosi jabatan. Namun, dalam tradisi organisasi militer, senioritas tetap menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga legitimasi, rasa keadilan, dan stabilitas internal.
Muhammad Ali telah menjabat Kepala Staf Angkatan Laut sejak Desember 2022, menggantikan Laksamana Yudo Margono. Artinya, ia telah memimpin Angkatan Laut selama hampir empat tahun, tepatnya sekitar tiga tahun delapan bulan. Rentang waktu tersebut memberi ruang yang cukup bagi seorang kepala staf angkatan untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan strategis sebelum dipercaya memimpin seluruh TNI.Politik Simbolik
Dari perspektif politik, pergantian Panglima TNI juga memiliki dimensi simbolik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perwira yang menduduki jabatan strategis memiliki kedekatan historis dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak sama-sama pernah menjabat Komandan Paspampres. Sementara KSAU Marsekal M. Tonny Harjono pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden sekaligus ajudan Presiden Jokowi.
Baca Juga:Bareskrim Backup Penyidikan Korupsi Pasokan Batu Bara yang Bikin Negara Rugi Rp5 TriliunKedekatan tersebut tentu tidak dapat dijadikan ukuran tunggal kompetensi seseorang. Namun dalam politik demokrasi, persepsi publik juga merupakan bagian dari modal legitimasi.
Presiden Prabowo memiliki kepentingan untuk menunjukkan bahwa promosi jabatan strategis di lingkungan TNI didasarkan pada profesionalisme, kebutuhan organisasi, dan kepentingan nasional, bukan sekadar kesinambungan jaringan kekuasaan masa lalu. Dalam konteks itu, Muhammad Ali menawarkan alternatif yang relatif netral secara politik sekaligus kuat secara profesional.
Sementara itu, nama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita memang sering disebut sebagai kandidat. Namun terdapat kendala normatif yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang TNI, calon Panglima TNI harus merupakan perwira tinggi bintang empat yang pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Tandyo belum pernah menduduki posisi tersebut sehingga belum memenuhi persyaratan formal.Keseimbangan Matra
Baca Juga:3 Polisi Gugur saat Operasi Berantas Narkoba di Katingan, DPR: Usut TuntasDari perspektif organisasi, penunjukan Muhammad Ali juga akan mengembalikan keseimbangan antarmatra yang selama ini menjadi salah satu tradisi tidak tertulis dalam regenerasi kepemimpinan TNI. Jika ditarik sejak era Marsekal Hadi Tjahjanto, distribusi kepemimpinan antarmatra menunjukkan ketimpangan.
Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara memimpin sekitar empat tahun (2017–2021). Penggantinya, Jenderal Andika Perkasa dari Angkatan Darat, hanya sekitar satu tahun. Setelah itu Laksamana Yudo Margono dari Angkatan Laut juga hanya sekitar satu tahun. Kini Jenderal Agus Subiyanto dari Angkatan Darat telah memimpin hampir tiga tahun.
Dengan demikian, dalam kurun tersebut Angkatan Udara memperoleh sekitar empat tahun kepemimpinan, Angkatan Darat sekitar empat tahun, sedangkan Angkatan Laut baru sekitar satu tahun.
Baca Juga:38 Orang Ditangkap terkait Sindikat Love Scamming di Medan, Warga China hingga VietnamDari sisi keseimbangan organisasi, terdapat alasan yang cukup kuat agar giliran kepemimpinan kembali diberikan kepada matra laut. Hal ini penting bukan semata-mata soal pemerataan jabatan, melainkan menjaga rasa memiliki (sense of ownership) seluruh matra terhadap institusi TNI.Soliditas organisasi dibangun bukan hanya melalui doktrin dan latihan, tetapi juga melalui persepsi bahwa setiap matra memperoleh kesempatan yang adil untuk memimpin.
Sebagian kalangan mungkin berpendapat Presiden Prabowo akan lebih nyaman dipimpin oleh Panglima dari Angkatan Darat mengingat latar belakang beliau sebagai prajurit Angkatan Darat, lulusan Akmil 1974. Pertimbangan itu sah sebagai hak prerogatif presiden. Namun justru karena berasal dari matra darat, memilih Panglima dari Angkatan Laut dapat menjadi pesan politik bahwa Presiden berdiri di atas seluruh matra secara setara.
Apabila pada 2027 atau 2028 Presiden kembali menghendaki Panglima dari Angkatan Darat menjelang Pemilu 2029, kesempatan itu masih terbuka. Oleh karena itu, momentum sekarang merupakan waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada Angkatan Laut.
Ali Keluarga AD
Baca Juga:Prabowo Terima Kunjungan Kenegaraan PM Narendra Modi di Istana MerdekaMenariknya, meskipun berkarier di Angkatan Laut, Muhammad Ali juga memiliki akar keluarga yang kuat di lingkungan Angkatan Darat. Almarhum ayahnya, Mayjen TNI (Purn) Roestandi AM, merupakan mantan Pangdam Sriwijaya, pernah menjabat Asisten Kekaryaan Panglima ABRI, serta Kepala Badan Pembinaan Kekaryaan ABRI. Roestandi dikenal sebagai salah satu lulusan terbaik Akademi Zeni Angkatan Darat 1956 di Bandung. Almarhum ayahnya Jenderal Andika Perkasa, Kolonel (Zeni) Soenarto, lulusan Akademi Zeni Angkatan Darat 1957. Sedangkan ayahnya Letjen Kunto Arief Wibowo, yakni almarhum Jenderal Try Sutrisno, lulusan Akademi Zeni Angkatan Darat 1959.
Akademi ini kemudian berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat. Terakhir menjadi Akademi Militer Jurusan Teknik diintegrasikan dengan Akmil di Magelang sejak 1961.
Latar belakang tersebut memperlihatkan bahwa Muhammad Ali memahami kultur antarmatra sejak awal kehidupannya. Modal sosial seperti ini menjadi nilai tambah dalam memimpin organisasi sebesar TNI yang menuntut kemampuan membangun sinergi antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Namun apabila ukuran yang digunakan adalah profesionalisme, senioritas, pengalaman memimpin angkatan, keseimbangan antarmatra, dan kebutuhan menjaga soliditas organisasi, maka argumentasi mengarah pada satu kesimpulan: saatnya Laksamana Muhammad Ali dipercaya menjadi Panglima TNI.
Keputusan tersebut bukan hanya tentang pergantian seorang pemimpin militer, tetapi juga menjadi pesan bahwa regenerasi kepemimpinan TNI tetap berpijak pada prinsip merit, keseimbangan institusional, dan kepentingan strategis negara di atas pertimbangan politik jangka pendek.
#nasional
