Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik, capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi ketahanan ekonomi nasional.
Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II banyak ditopang oleh faktor-faktor musiman, mulai dari libur sekolah hingga musim penerimaan peserta didik baru.
“Masa libur sekolah pada Juli memberikan dorongan besar terhadap sektor akomodasi serta makanan dan minuman. Begitu pula masa penerimaan sekolah dan perguruan tinggi ikut menggerakkan sektor informasi dan komunikasi,” kata Said Abdullah, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, sektor akomodasi, makanan, dan minuman tumbuh 10,6 persen, sementara sektor informasi dan komunikasi meningkat 6,97 persen pada triwulan II 2026.
Selain itu, musim kemarau yang berlangsung cukup ekstrem turut meningkatkan konsumsi listrik untuk kebutuhan pendingin ruangan. Di sisi lain, konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga gas juga ikut mengangkat kinerja sektor listrik dan gas hingga tumbuh 10,81 persen.
Meski demikian, Said mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan capaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurutnya, perlambatan pada sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian serius.
“Industri pengolahan adalah tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya mencapai 18,5 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional. Karena itu perlambatan pertumbuhannya harus segera diantisipasi,” ujarnya.
Data BPS menunjukkan, pertumbuhan industri pengolahan melambat dari 5,04 persen pada triwulan I 2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II 2026.
Hal serupa juga terjadi pada sektor pertanian. Meski Indonesia memasuki masa panen raya di sejumlah daerah, pertumbuhan sektor pertanian turun dari 4,97 persen pada triwulan I menjadi 3,8 persen pada triwulan II 2026.
“Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis karena menyumbang 13,57 persen terhadap PDB dan menjadi sumber mata pencaharian sekitar 28,75 persen tenaga kerja nasional. Penurunan ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” kata Said.
Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi 53,3 persen terhadap PDB. Namun laju pertumbuhannya sedikit melambat dari 5,52 persen pada triwulan I menjadi 5,05 persen pada triwulan II 2026.
Sementara itu, investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen, sedangkan ekspor meningkat 4,13 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor pada triwulan I yang hanya 0,9 persen.
Pekerja Informal Masih Mendominasi
Di bidang ketenagakerjaan, Said menyebut jumlah pekerja formal maupun informal sama-sama mengalami peningkatan. Namun, komposisi tenaga kerja informal masih mendominasi pasar kerja Indonesia.
Data BPS menunjukkan jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026 atau sekitar 40,7 persen dari total pekerja.
Sementara pekerja informal bertambah dari 87,74 juta orang menjadi 87,88 juta orang, atau sekitar 59,3 persen.
Menurut Said, peningkatan jumlah pekerja formal belum cukup mengubah struktur pasar tenaga kerja dibandingkan akhir tahun lalu.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan proporsi tenaga kerja formal jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja informal. Kuncinya adalah memperbaiki iklim usaha, terutama di sektor industri dan perdagangan, sekaligus terus mendorong inklusi pendidikan tinggi,” ujarnya.
Said juga mengaitkan masih besarnya jumlah pekerja informal dengan meningkatnya ketimpangan sosial. Berdasarkan data BPS, rasio gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Di wilayah perkotaan, gini ratio juga meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.
“Masih besarnya kesenjangan antara pekerja formal dan informal diduga ikut berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan. Pekerja formal relatif lebih terlindungi karena memiliki berbagai jaminan sosial, sedangkan pekerja informal lebih rentan menghadapi kenaikan biaya transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan,” katanya.
Karena itu, Said berharap pemerintah memperkuat kebijakan afirmatif bagi pekerja informal.
“Saya berharap pemerintah menghadirkan program afirmasi bagi pekerja informal, mulai dari beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan kesempatan kerja. Dengan begitu, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.(faz/ipg)
