Pantau - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menegaskan komitmennya mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta mengancam menggelar aksi apabila hasil pembahasannya tidak sesuai harapan buruh.
Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan KBPBI yang terdiri atas 18 konfederasi dan 157 federasi mewakili sekitar 90 persen serikat pekerja akan terus mengawal proses pembahasan RUU tersebut.
Daeng mengungkapkan, "KBPBI yang terdiri atas 18 konfederasi dan 157 federasi, yang merupakan kekuatan sekitar 90 persen serikat akan tetap serius mengawal RUU Ketenagakerjaan. Jika hasil pembahasannya tidak sesuai harapan buruh maka kami akan tetap turun aksi."
KBPBI Tegaskan Sikap IndependenDaeng menyatakan keputusan menggelar aksi massa hanya akan dilakukan apabila pemerintah dan DPR RI tidak mengakomodasi aspirasi buruh dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Ia juga membantah adanya anggapan bahwa tidak akan ada aksi buruh selama pembahasan regulasi tersebut berlangsung.
Daeng menegaskan, "Kami bukan Partai Buruh dan bukan underbouw Partai Buruh. KBPBI berdiri secara independen, tidak berada di bawah partai politik mana pun."
Draf RUU Diserahkan ke DPRSebelumnya, KBPBI telah menyerahkan draf usulan penyusunan RUU Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI untuk dijadikan daftar inventarisasi masalah (DIM).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, "Kami menyiapkan draf RUU Ketenagakerjaan selama satu minggu penuh untuk bisa berdiskusi dengan DPR."
Draf usulan tersebut diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang didampingi Komisi IX DPR RI dalam pertemuan yang juga diisi dialog bersama perwakilan koalisi buruh.
Andi Gani meyakini DPR RI akan serius menyerap aspirasi buruh agar RUU Ketenagakerjaan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pihak terkait lainnya.
