Anggota Komisi IX DPR yang juga berprofesi dokter, Maharani, menyoroti sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang menghina pasien BPJS karena tidak mendapat ruang rawat inap setelah menunggu delapan jam. Maharani mengusulkan harus ada evaluasi di beberapa sisi.
Maharani awalnya menyampaikan duka cita karena pasien BPJS yang dihina nakes kini sudah meninggal dunia. Ia memandang kasus ini secara sangat serius.
"Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, saya menyatakan ikut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya pasien tersebut dan saya memandang kasus ini secara sangat serius," kata Maharani saat dihubungi, Jumat (7/8/2026).
Maharani meminta agar semua stakeholder berfokus pada solusi dan evaluasi. Dia memandang harus ada perbaikan sistemik. Salah satu yang ia soroti yakni manajemen rumah sakit. Ia memandang harus ada evaluasi total terkait durasi masa tunggu bagi pasien rawat inap untuk mendapatkan perawatan.
"Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi total manajemen rumah sakit-khususnya pada alur triage dan masa tunggu rawat inap (waiting time)," ucap dia.
"Waktu tunggu hingga 8 jam bagi pasien berisiko tinggi adalah celah krusial yang tidak boleh terulang. Kita perlu memastikan sistem kontrol patient safety di setiap rumah sakit berjalan responsif 24/7 tanpa kompromi," lanjutnya.
Dia juga mendesak hentikan stigmatisasi pasien BPJS. Dia meminta tak boleh lagi ada perlakuan berbeda kepada pasien BPJS.
"Tidak boleh ada narasi atau pembedaan perlakuan antara pasien BPJS Kesehatan dan non-BPJS. JKN adalah program strategis negara untuk melindungi rakyat, dibiayai dari iuran warga dan APBN. Seluruh tenaga medis wajib menjunjung tinggi asas kesetaraan (equity) dan keadilan dalam pelayanan kesehatan," ujar dia.
Selain itu, Maharani mendorong adanya penguatan etika profesi nakes hingga pelindungan terhadap nakes.
"Kami di Komisi IX sangat mengapresiasi dedikasi mayoritas nakes kita yang bekerja keras di garda terdepan. Namun, integritas dan empati adalah roh dari pelayanan medis. Kami mendorong organisasi profesi (seperti IDI dan PPNI) serta Kementerian Kesehatan untuk terus memperkuat pembinaan etika, literasi digital, sekaligus memperhatikan kesejahteraan dan mental health para nakes agar terhindar dari burnout yang berdampak pada kualitas layanan," jelas dia.
(maa/ygs)
