JAKARTA, KOMPAS — Ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen pada triwulan II-2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Tren positif tersebut diproyeksikan berlanjut hingga akhir tahun, didukung konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas usaha yang tetap terjaga.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jakarta Bambang Arianto mengatakan, kinerja ekonomi Jakarta pada triwulan II-2026 ditopang permintaan domestik yang solid, investasi yang terus meningkat, dan kinerja sejumlah lapangan usaha utama.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,18 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya aktivitas masyarakat, termasuk penyelenggaraan berbagai kegiatan besar seperti Jakarta Fair dan periode libur sekolah.
”Konsumsi rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting. Selain itu, investasi juga terus menjadi perhatian karena angkanya masih tetap kuat. Kontribusinya terhadap perekonomian Jakarta secara keseluruhan juga masih terjaga,” kata Bambang dalam acara Bincang Bareng Media (BBM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Selain konsumsi rumah tangga, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,52 persen. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 14,70 persen, seiring penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) serta percepatan belanja berbagai program prioritas pemerintah.
Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan luar negeri Jakarta turut memberikan kontribusi positif. Ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 9,82 persen, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan.
Sementara dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Jakarta ditopang oleh kinerja positif sejumlah sektor utama. LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 6,83 persen, sedangkan LU Konstruksi mencatat pertumbuhan 5,96 persen.
Penguatan juga terlihat pada sektor-sektor yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,52 persen, sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan serta aktivitas sektor perhotelan.
Sementara itu, LU Informasi dan Komunikasi tumbuh 5,97 persen, menunjukkan semakin pesatnya penggunaan layanan digital, transaksi berbasis aplikasi, serta perkembangan industri konten dan media digital di Jakarta.
Bambang mengatakan, sektor kreatif seperti fesyen dan kriya juga terus berkembang seiring meningkatnya digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem QRIS yang membantu pelaku usaha memperluas akses pasar.
Selain ditopang konsumsi dan kinerja berbagai sektor usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta juga diperkuat oleh tingginya realisasi investasi.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia pada Semester I-2026 dengan nilai mencapai Rp 173,6 triliun atau 17,2 persen dari total investasi nasional.
Realisasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 67,1 triliun.
Investasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah dengan menyerap sekitar 298.000 tenaga kerja. Jumlah itu terdiri atas lebih dari 220.000 tenaga kerja dari PMDN dan sedikitnya 78.000 tenaga kerja dari PMA.
Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (UP JIC) Ezrin Kartika mengatakan, capaian tersebut menunjukkan investasi memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat.
”Keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang berhasil dibangun, tetapi juga dari dampak ekonominya karena investasi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Ezrin secara terpisah.
Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar investasi dengan nilai Rp 54,3 triliun atau 31 persen dari total investasi Jakarta. Berikutnya sektor jasa lainnya sebesar Rp 43,6 triliun atau 25 persen, serta perdagangan dan reparasi sebesar Rp 28,4 triliun atau 16 persen.
Adapun sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran mencatat investasi Rp 14 triliun, sektor konstruksi Rp 12,9 triliun, dan sektor lainnya secara kumulatif Rp 20,3 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, tingginya minat investor didukung infrastruktur yang terintegrasi, besarnya pasar, kualitas sumber daya manusia, serta ekosistem bisnis yang terus berkembang.
”Kepercayaan investor yang terus meningkat merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujar Heru.
Untuk menjaga momentum investasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus memperkuat ekosistem usaha melalui penyederhanaan proses perizinan, digitalisasi layanan, penyediaan data investasi yang lebih komprehensif, hingga pendampingan investor melalui Jakarta Investment Centre (JIC).
Ke depan, Bambang memperkirakan ekonomi Jakarta masih berada dalam jalur pertumbuhan positif hingga akhir 2026. Prospek tersebut didukung permintaan domestik yang terjaga, berlanjutnya proyek strategis nasional maupun daerah, serta tingginya aktivitas bisnis dan berbagai kegiatan berskala besar.
”BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang 2026 tetap berada pada jalur positif, selaras dengan penguatan posisi Jakarta sebagai pusat bisnis dan jasa berskala internasional,” ujar Bambang.
Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, BI terus memperkuat pengembangan ekonomi kreatif melalui berbagai program pendampingan UMKM, peningkatan kapasitas wirausaha muda, hingga perluasan akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Selain itu, BI bersama Pemprov Jakarta tengah menyiapkan penyelenggaraan Jakarta Economic Forum (JEF) 2026. Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan investor guna membahas strategi pengembangan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.
Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan peluang kolaborasi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta menjadi lebih tinggi, inklusif, hijau, dan berkelanjutan.
”Sinergi erat ini menjadi kunci utama untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif, hijau, dan berkelanjutan sebagai kota global yang berdaya saing,” ujar Bambang.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, Pemprov Jakarta bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus menjaga stabilitas harga melalui berbagai strategi pengendalian inflasi.
Bambang mengatakan, pengendalian inflasi dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera serta strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Dalam menjaga keterjangkauan harga, Pemprov Jakarta menggelar pasar murah hingga ke Kepulauan Seribu di sekitar 2.200 titik serta menyalurkan pangan bersubsidi di sekitar 800 titik selama Januari-Juli 2026.
Dari sisi pasokan, Pemprov Jakarta memperluas kerja sama antardaerah dengan sejumlah wilayah penghasil pangan, seperti Banten, Cianjur, Bandung, Subang, Indramayu, Demak, Sragen, dan Kediri.
Hingga pertengahan 2026, kerja sama tersebut telah mencakup sekitar 1.187 ton komoditas pangan dan lebih dari 1.000 program kolaborasi.
Untuk mendukung distribusi pangan, Bank Indonesia turut menyediakan 86 truk angkut dan 55 truk berpendingin, termasuk untuk melayani wilayah Kepulauan Seribu.
Sementara itu, pada aspek komunikasi, TPID Jakarta rutin menggelar high level meeting bersama Pemprov Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan guna mengantisipasi dampak risiko geopolitik maupun potensi kemarau ekstrem terhadap inflasi.
Berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, festival pangan, studi banding, hingga kampanye hemat energi juga terus dilakukan untuk menjaga ekspektasi inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Jakarta.
