REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, capaian opini audit perlu diikuti dengan penguatan sistem pengendalian, kepatuhan terhadap peraturan, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pesan tersebut disampaikan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 kepada entitas pemeriksaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I. Pada kesempatan tersebut, seluruh kementerian dan lembaga yang menjadi entitas pemeriksaan Ditjen PKN I berhasil meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2025.
Baca Juga
WTP Bukan Tujuan Akhir, AHY: Jadikan Standar Moral Tata Kelola Keuangan Negara
8 Tahun Raih WTP, BPKH Buktikan Integritas Meski tanpa Ekuitas
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Nyoman yang juga menjadi Plt Anggota IV BPK.
Menurut Nyoman, opini WTP menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dalam LHP yang disampaikan, BPK memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, penataan serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), hingga peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kontrak. BPK juga meminta seluruh entitas segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat.
LHP tersebut diserahkan kepada 11 kementerian dan lembaga, yakni Komisi Yudisial, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta Badan Narkotika Nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga mempersiapkan transformasi menuju Government 5.0, yakni paradigma pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital, artificial intelligence, analisis data, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan yang berpusat pada masyarakat. Menurutnya, laporan keuangan kini tidak lagi sekadar menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk mendukung pengambilan keputusan publik berbasis data.
“Kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, bukan menggantikan peran manusia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara,” katanya.
Selain itu, BPK mendorong agar pengelolaan keuangan negara dijalankan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip environmental, social, and governance (ESG) sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Nyoman menegaskan, paradigma pemeriksaan keuangan negara kini telah berkembang dari sekadar menilai kepatuhan terhadap regulasi menjadi instrumen strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
