Badan Gizi Nasional (BGN) memproses pemberhentian tidak hormat terhadap 66 kepala dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pelanggaran yang dilakukan para kepala dapur tersebut beragam, mulai dari indisipliner, tidak berada di tempat kerja selama berhari-hari, hingga terlibat judi online dan tindak pidana.
"Per hari ini, kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Jadi diberhentikan secara tidak hormat," kata Sudaryono di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Menurut Sudaryono, salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah kepala dapur yang tidak berada di lokasi kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut. Selain itu, BGN juga menemukan kasus dugaan penipuan atau phishing yang melibatkan kepala dapur.
"Indisipliner, tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut, kemudian ada kejadian phishing, yaitu mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain, kemudian ada juga yang terlibat judi online," ujarnya.
Tak berhenti di sana, BGN juga memproses kepala dapur yang terbukti melakukan tindak pidana. Ada pula kepala dapur yang diduga meminta uang dalam pengelolaan dapur MBG.
"Dan juga ada yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana 'hengki-pengki' dan kemudian itu tadi, ada yang minta duitlah, inilah. Permainan ini 66 sudah kami proses pemberhentian sebagai P3K," tutur Sudaryono.
Dengan demikian, proses pemberhentian tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan kedisiplinan pegawai. BGN juga menindak pelanggaran yang dinilai berkaitan dengan integritas serta pengelolaan dapur MBG.
Selain 66 kasus yang masuk proses pemberhentian, BGN masih melakukan pembinaan terhadap 60 kasus lainnya. Kasus-kasus tersebut salah satunya berkaitan dengan konflik antara kepala dapur dan mitra atau yayasan pengelola SPPG.
Sudaryono mengatakan BGN masih memeriksa pihak yang melakukan pelanggaran dalam konflik tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah kepala dapur meminta fee kepada mitra atau justru mitra menekan kepala dapur untuk menekan biaya operasional.
"Siapa yang salah dan siapa yang keliru, itu yang kita lagi cek. Apakah kepala dapurnya nekan-nekan mitra minta fee, atau mitranya yang nekan-nekan kepala dapurnya, misalnya minta untuk pengurangan atau minta keuntungan lebih sehingga ada pengurangan kualitas dari makanan yang disediakan, ini kami cek semua," katanya.
Untuk memperkuat pengawasan, BGN juga membuka tiga saluran pengaduan melalui PO Box. Kanal tersebut disediakan bagi internal BGN, mitra atau yayasan, serta masyarakat umum yang menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG.
PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduan internal BGN, termasuk pegawai, SPPI, kepala dapur, pengawas gizi, akuntan, maupun pekerja di dapur MBG.
Sementara PO Box 1708 ditujukan bagi mitra dan yayasan. Aduan dapat berkaitan dengan konflik dengan kepala dapur, termasuk dugaan permintaan fee maupun tekanan untuk menekan biaya yang berpotensi berdampak terhadap kualitas makanan.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizilah yang mengelola PO box ini. Jadi ini langsung ke saya dan kami berusaha untuk bisa nanti kemudian kami investigasi," ujar Sudaryono.
Baca Juga: BGN Ungkap Dugaan Penyebab 219 Siswa Keracunan MBG di Jayapura, Ini Sebabnya
Adapun masyarakat umum dapat menyampaikan laporan melalui PO Box 405000. BGN meminta masyarakat menyampaikan temuan di lapangan, termasuk dengan menyertakan foto apabila diperlukan.
"Anda menemukan apa, silakan difoto, silakan disampaikan kepada kami," kata Sudaryono.
BGN menyatakan seluruh laporan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program MBG. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk mencegah pelanggaran maupun persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program.
