REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT - Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan PLTA Upper Cisokan Pumped Storage berkapasitas 4x260 MW di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat dipastikan berlanjut dan terus dikebut. Polemik pembayaran upah yang sebelumnya menjadi kendala kini sudah diselesaikan.
Human Resource (HR) PT. China Gezhouba Group Corporation (CGGC) Katrin mengatakan, pihaknya bersama pekerja sudah bersepakat melanjutkan kerjasama sehingga pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu kini kembali normal.
"Kami telah melakukan pembayaran upah pekerja di Proyek PLTA Upper Cisokan. CGGC sebagai subkontraktor bersama pekerja telah mencapai kesepakatan melalui komunikasi bersama," kata Katrin saat dihubungi, Jumat (7/8/2026).
Penyelesaian pembayaran upah itu membuat pekerja yang sebelumnya memblokir akses ke proyek telah membuka akses kembali seperti sedia kala. Saat ini tidak ada lagi pemblokiran akses maupun hambatan aktivitas proyek dan kondisi lapangan sudah kondusif dan pekerjaan berjalan lancar seperti biasa.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kami terus mendorong seluruh kontraktor dan subkontraktor menjalankan kewajiban secara profesional, termasuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan, karena hal ini menyangkut langsung penghidupan pekerja dan keluarganya," ujarnya.
Dalam pelaksanaan proyek ini, pihaknya juga terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, guna memastikan kelancaran dan kesuksesan pembangunan PLTA Upper Cisokan.
"Selain fokus pada kelancaran proyek, PLN dan mitra pelaksana juga rutin menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar wilayah proyek. Dengan selesainya persoalan ini, PLN berharap semua pihak dapat kembali fokus pada kelancaran kerja, keselamatan, pemenuhan hak pekerja, dan penyelesaian pembangunan PLTA Upper Cisokan," ujarnya.
PLTA Upper Cisokan memiliki posisi penting dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional. Kehadiran pembangkit ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) sekaligus menjaga stabilitas pasokan listrik, terutama di sistem Jawa-Bali yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.
