REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menekankan pentingnya keadilan fiskal untuk memperkuat otonomi daerah. Menurut dia, penguatan otonomi harus diiringi kebijakan fiskal yang mampu menghargai kontribusi setiap daerah, termasuk daerah yang menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
Hal itu disampaikan Rahmat dalam acara Majelis Musyawarah Sunda (MMS) yang digelar di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Jakarta, Sabtu (8/8/2026). Forum tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus pertukaran gagasan mengenai masa depan masyarakat Sunda dan kontribusinya bagi Indonesia.
Rahmat mengatakan, pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pembangunan juga harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat dan daerah.
"Namun, otonomi yang kuat tentu membutuhkan keadilan fiskal," ujar Rahmat dalam pidatonya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menilai daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga hutan dan sumber air semestinya memperoleh penghargaan serta manfaat yang lebih berkeadilan. Menurutnya, keadilan fiskal tidak sekadar menyangkut pembagian hasil, tetapi juga bagaimana kontribusi daerah mendapatkan penghargaan yang proporsional.
"Sebab keadilan fiskal bukan hanya tentang berbagi hasil, tetapi juga bagaimana kontribusi dihargai," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga mengangkat gagasan Ekoregion Sunda sebagai ruang kolaborasi antarwilayah. Ia menegaskan gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan batas pemisah, melainkan memperkuat persatuan dan kerja sama.
Menurut Rahmat, Sunda, Cirebon, Banten, dan Betawi memiliki keterhubungan sejarah, budaya, dan kehidupan. Kesamaan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun masa depan bersama melalui penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas manusia.
Ia juga menyinggung pentingnya otonomi daerah, termasuk kemungkinan pembentukan daerah otonomi baru untuk kabupaten, kota, maupun provinsi. Otonomi, kata dia, harus menjadi jalan bagi daerah untuk mengembangkan potensi, memperkuat kemandirian, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Rahmat mengaitkan gagasan tersebut dengan nilai-nilai yang diwariskan karuhun Sunda, seperti sih asih, sih asah, sih asuh. Nilai tersebut, menurut dia, mengajarkan kehidupan yang dibangun melalui kasih sayang, kecerdasan, dan kepedulian.
Ia juga mengingatkan pesan gunung teu kena dilebur, lebak teu menang dirusak sebagai amanat agar kemajuan manusia tetap berjalan seimbang dengan kelestarian alam.
"Budaya adalah akar kita, ilmu adalah cahaya kita, kolaborasi adalah kekuatan kita, keadilan adalah cita-cita kita," ujar Rahmat.
Ia berharap gagasan tentang Sunda tidak berhenti pada kebanggaan terhadap sejarah dan budaya. Sunda, menurut dia, harus mampu menghadirkan gagasan, ilmu, dan karya yang memberikan kontribusi bagi masa depan Indonesia.
"Dari Tatar Sunda, untuk Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih bermartabat," katanya.
