TANGERANG, KOMPAS.com - Partai Hanura meminta wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara terpisah tidak dilakukan tanpa alasan yang kuat.
Pemerintah dan DPR dinilai perlu mengkaji secara mendalam dampak perubahan sistem tersebut sebelum memutuskan revisi aturan pilkada.
"Saya pikir gini ya, kita berdasarkan undang-undang hari ini pilkada itu dilakukan serentak. Dilakukan satu paket dengan wakil dan kepala daerahnya. Oleh karena itu kalaupun ada wacana yang menyatakan dipisah tentu kan harus punya alasan yang kuat," kata Ketua Tim Task Force DPP Hanura Rio Capella ditemui di Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026).
Rio mengatakan, pemisahan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak otomatis membuat penyelenggaraan pilkada lebih efisien.
Menurut dia, jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dilakukan dalam satu rangkaian pemilihan, pemisahan keduanya justru tidak relevan jika alasan yang digunakan adalah efisiensi anggaran.
Baca juga: Hanura: Menang di Pemilu 2029 Bukan karena Sering Rapat dan Banyak Uang
"Kalau itu dilakukan dalam satu kali pemilihan, kalau ukurannya adalah efisiensi anggaran itu tidak konek," ujarnya.
Karena itu, Rio meminta pemerintah dan DPR tidak terburu-buru mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Wakil Ketua Umum Hanura ini berpandangan, salah satu persoalan yang harus diperhitungkan jika pemilihan kepala daerah dan wakilnya dipisahkan adalah munculnya legitimasi politik yang sama-sama kuat antara kepala daerah dan wakilnya.
Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan yang berbeda, keduanya berpotensi merasa memiliki mandat politik masing-masing.
"Karena bagi Hanura kalau itu dipisah maka akan terjadi kesamarataan antara wakil dan bupati atau walikota atau gubernurnya dia merasa dia juga dipilih berbeda dengan apa kepala daerah," ujarnya.
Dia khawatir kondisi tersebut justru memperbesar potensi konflik antara kepala daerah dan wakilnya.
Baca juga: Tak Gentar Ambang Batas Parlemen 2029, Hanura: Berapa pun Kami Siap
Menurut Rio, friksi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selama ini terjadi jangan sampai semakin tajam akibat perubahan mekanisme pemilihan.
"Menurut saya itu sih, pertimbangkan betul oleh pemerintah dan DPR agar kemudian friksi yang sering terjadi antara kepala daerah dan wakilnya itu tidak dipertajam dengan dilakukan pemilihan terpisah," kata Rio.
Di sisi lain, Hanura justru menilai persoalan keberadaan wakil kepala daerah lebih tepat dikaji berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.
Rio mengatakan, tidak semua daerah harus diperlakukan sama dalam hal kebutuhan wakil kepala daerah.
