Kabupaten Bandung Barat, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti sebuah video viral. Hal ini tak lepas dari siaran langsung seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB).
KDM mengetahui video wanita berinisial IYP, ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas PUTR Bandung Barat. ASN itu live di akun TikTok pribadinya membahas pembagian fee proyek.
KDM menyayangkan siaran langsung melalui akun TikTok tersebut terjadi di saat jam kerja. Pembahasan pegawai P3K tersebut mengenai pembagian fee proyek bersama rekannya memicu gelombang emosi publik.
KDM menilai dampak negatif dari aktivitas live TikTok dilakukan pegawai ASN tersebut. Hal ini dapat menyangkut etika dari aparatur pemerintah hingga prinsip tata kelola pemerintahan.
"Ini lagi ada pegawai di Pemda Kabupaten Bandung Barat berstatus PPPK melakukan live TikTok," ujar KDM dalam unggahan media sosial pribadinya dikutip tvOnenews.com, Sabtu (8/8/2026).
Pandangan KDM soal Pembahasan Pegawai ASN KBB di Live TikTok- jabarprov.go.id
KDM berbagi pandangan terkait pembahasan dilakukan oleh IYP. Aktivitas ini harus diperiksa secara serius karena hal tersebut bukan memperlihatkan upaya membangun transparansi.
Ia menambahkan, aktivitas IYP sama sekali tidak menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan hingga pendapatan daerah. Menurutnya, hal ini justru lebih cenderung memperlihatkan personal Pegawai PPPK tersebut.
"Kalau dari penglihatan saya, itu bukan lagi untuk membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan, tetapi lebih pada ingin menunjukkan style personal dialog dilakukan dengan teman sebelahnya," imbuhnya.
Percakapan dalam siaran langsung tersebut juga menjadi pusat perhatian Dedi Mulyadi. Gubernur Jabar itu mengetahui pembahasan terkait jika ada seseorang membantu pekerjaan dan mendapat bagian atau persentase tertentu.
Ia menerangkan jika pembahasan itu benar-benar terbukti apalagi berkaitan dengan praktik pembagian fee di dalam pekerjaan pemerintahan, tentu hal ini bisa mencederai prinsip.
Bagi mantan Bupati Purwakarta itu, prinsip pelayanan publik dan tata kelola keuangan pemerintah telah luntur. Hal ini mendorong dirinya bersikap keras terhadap pembahasan yang berujung viral tersebut.
