Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendorong kehadiran ekosistem yang dapat melibatkan platform digital global atau Over the Top (OTT) untuk andil terhadap pembangunan infrastruktur digital nasional.
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno mengatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital perlu diiringi dengan pembagian peran yang lebih berimbang di antara seluruh pelaku ekosistem digital.
"Selama ini kita lebih banyak melihat manfaat kehadiran platform digital global, mulai dari pertumbuhan ekonomi digital, efisiensi, hingga berbagai inovasi layanan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan investasi infrastruktur digital terus meningkat dan sebagian besar masih ditanggung oleh industri telekomunikasi," ujar Sarwoto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Sarwoto mengatakan bahwa kondisi itu menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem digital tidak lagi dapat menjadi tanggung jawab satu sektor saja.
"Keterlibatan seluruh elemen ekosistem digital sangat diperlukan apalagi platform digital global selama ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi, sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital Indonesia," ujar Sarwoto.
Ia mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, mengenai pentingnya retensi nilai ekonomi digital nasional di dalam negeri, termasuk melalui skema fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur digital nasional.
Menurutnya, gagasan itu merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional.
"Dengan semakin besarnya kebutuhan konektivitas, harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih proporsional dari seluruh pelaku ekosistem digital," ujar Sarwoto.
Selain itu, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital yang semakin menguat, baik di lingkungan pemerintah maupun DPR RI.
Ia menilai sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI, telah memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya kebijakan tersebut.
Baca juga: Revisi UU HAM perkuat tanggung jawab perusahaan teknologi global
Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi yang berkeadilan dengan industri telekomunikasi.
“Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia," kata Sarwoto.
Dalam kesempatan tersebut, telah diselenggarakan rangkaian kegiatan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, serta Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah.
Baca juga: Wamenekraf: Transaksi digital perkuat ekspansi gim lokal ke global
Baca juga: PSE global diharapkan punya kantor di Indonesia agar pengawasan mudah
Baca juga: Memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola AI global
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno mengatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital perlu diiringi dengan pembagian peran yang lebih berimbang di antara seluruh pelaku ekosistem digital.
"Selama ini kita lebih banyak melihat manfaat kehadiran platform digital global, mulai dari pertumbuhan ekonomi digital, efisiensi, hingga berbagai inovasi layanan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan investasi infrastruktur digital terus meningkat dan sebagian besar masih ditanggung oleh industri telekomunikasi," ujar Sarwoto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Sarwoto mengatakan bahwa kondisi itu menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem digital tidak lagi dapat menjadi tanggung jawab satu sektor saja.
"Keterlibatan seluruh elemen ekosistem digital sangat diperlukan apalagi platform digital global selama ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi, sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital Indonesia," ujar Sarwoto.
Ia mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, mengenai pentingnya retensi nilai ekonomi digital nasional di dalam negeri, termasuk melalui skema fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur digital nasional.
Menurutnya, gagasan itu merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional.
"Dengan semakin besarnya kebutuhan konektivitas, harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih proporsional dari seluruh pelaku ekosistem digital," ujar Sarwoto.
Selain itu, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital yang semakin menguat, baik di lingkungan pemerintah maupun DPR RI.
Ia menilai sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI, telah memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya kebijakan tersebut.
Baca juga: Revisi UU HAM perkuat tanggung jawab perusahaan teknologi global
Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi yang berkeadilan dengan industri telekomunikasi.
“Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia," kata Sarwoto.
Dalam kesempatan tersebut, telah diselenggarakan rangkaian kegiatan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, serta Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah.
Baca juga: Wamenekraf: Transaksi digital perkuat ekspansi gim lokal ke global
Baca juga: PSE global diharapkan punya kantor di Indonesia agar pengawasan mudah
Baca juga: Memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola AI global
