Blok Masela: Menguji Janji Kemakmuran dari Timur

Setelah hampir tiga dekade berada dalam ketidakpastian, Proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela akhirnya memasuki fase yang lebih menjanjikan. Dengan nilai investasi sekitar US$21 miliar, kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, serta 35.000 barel kondensat per hari, proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Indonesia sekaligus penggerak hilirisasi gas nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa sekitar 60 persen produksi gas akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sedangkan maksimal 40 persen akan diekspor. Gas tersebut direncanakan memasok kebutuhan industri, pembangkit listrik, jaringan gas rumah tangga, hingga berbagai program hilirisasi yang tengah didorong pemerintah.

Dari perspektif nasional, arah kebijakan tersebut tentu layak diapresiasi. Pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri menunjukkan adanya upaya menjadikan sumber daya alam sebagai penggerak industrialisasi, bukan sekadar komoditas ekspor. Namun, pengalaman pembangunan di berbagai daerah juga mengingatkan bahwa investasi berskala besar tidak selalu berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek.

Tidak sedikit daerah yang kaya akan sumber daya alam justru masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan terbatasnya akses terhadap manfaat pembangunan. Karena itu, pertanyaan yang semestinya menjadi perhatian bukan lagi seberapa besar cadangan gas yang dimiliki Blok Masela atau berapa nilai investasinya, melainkan apakah kekayaan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku, khususnya mereka yang berada paling dekat dengan wilayah pengembangannya.

Dalam literatur ekonomi politik, fenomena tersebut dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Berbagai negara yang kaya minyak, gas, maupun mineral justru mengalami pertumbuhan yang tidak inklusif karena manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat di sekitar wilayah produksi memperoleh manfaat yang terbatas.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail. Menurut keduanya, kemakmuran suatu bangsa tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan oleh kualitas institusi yang mengelolanya. Kekayaan alam akan menjadi berkah apabila dikelola melalui institusi yang inklusif, transparan, dan mampu mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil. Sebaliknya, ketika tata kelola bersifat eksklusif, sumber daya alam justru berpotensi memperlebar ketimpangan.

Pelajaran ini penting bagi Blok Masela. Proyek ini tidak hanya sedang membangun fasilitas produksi gas, tetapi juga sedang menguji apakah Indonesia mampu mengelola kekayaan alam secara lebih adil dibandingkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Pemerintah meyakini bahwa Blok Masela akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian. Asumsi tersebut memang memiliki dasar. Investasi besar akan meningkatkan aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor industri nasional.

Namun, manfaat tersebut tidak hadir secara otomatis. Dalam banyak kasus, industri ekstraktif berkembang sebagai enclave economy, yaitu pusat produksi modern yang terhubung dengan pasar global, tetapi memiliki keterkaitan yang lemah dengan ekonomi masyarakat lokal. Nilai investasi meningkat, ekspor bertambah, tetapi sebagian besar keuntungan mengalir kepada investor, kontraktor besar, maupun pelaku usaha dari luar daerah.

Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masyarakat Maluku akan menjadi pelaku utama pembangunan atau hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri? Apakah tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang cukup untuk mengisi kebutuhan industri? Apakah UMKM lokal mampu masuk ke dalam rantai pasok proyek? Apakah peningkatan penerimaan negara akan diterjemahkan menjadi pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Maluku?

Di sinilah ukuran keberhasilan Blok Masela sesungguhnya. Bukan semata pada besarnya investasi atau volume produksi LNG, melainkan pada kemampuan proyek ini menciptakan nilai tambah yang benar-benar tinggal di daerah penghasil.

Ada satu aspek yang sering luput dari perdebatan mengenai Blok Masela, yaitu kehidupan masyarakat yang menggantungkan masa depannya pada laut.

Penelitian Watloly dan Litaay (2017) menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar area pembangunan Proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela merupakan masyarakat kepulauan yang kehidupannya bertumpu pada sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Laut bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga ruang sosial dan budaya yang membentuk identitas masyarakat. Penelitian tersebut juga mengungkap keberadaan praktik-praktik lokal seperti Sasi dan Weira, yang mencerminkan cara masyarakat menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui mekanisme adat.

Temuan tersebut mengingatkan bahwa pembahasan mengenai Blok Masela tidak dapat hanya berhenti pada target produksi gas. Perubahan ruang laut akibat aktivitas industri, meningkatnya lalu lintas kapal, perubahan kawasan tangkap, maupun potensi gangguan terhadap ekosistem akan berdampak langsung pada kehidupan nelayan. Ketika ruang laut berubah, yang berubah bukan hanya bentang alamnya, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat yang telah bergantung pada laut selama beberapa generasi.

Karena itu, komitmen pemerintah untuk menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) patut diapresiasi sebagai langkah mengurangi emisi. Namun, perlindungan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Transparansi pemantauan lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, perlindungan wilayah tangkap nelayan, serta pengawasan yang independen merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai Blok Masela bukanlah memilih antara investasi atau lingkungan, antara pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Indonesia membutuhkan energi. Indonesia juga membutuhkan investasi. Namun, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung secara inklusif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang hidup paling dekat dengan sumber daya itu.

Keberhasilan Blok Masela tidak semata ditentukan oleh beroperasinya kilang LNG atau meningkatnya produksi gas nasional. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan negara memastikan masyarakat Maluku memperoleh pekerjaan yang layak, pelaku usaha lokal mampu tumbuh bersama investasi, ruang hidup nelayan tetap terlindungi, serta penerimaan negara benar-benar diterjemahkan menjadi pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika suatu hari Blok Masela hanya dikenang sebagai keberhasilan investasi tanpa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku, maka yang berhasil dibangun hanyalah industri, bukan keadilan.