Sanae Takaichi Perdana Menteri Jepang kembali tidak menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang menjatuhkan bom atom, saat menyampaikan pidato dalam upacara peringatan 81 tahun pengeboman atom Nagasaki, Minggu (9/8/2026).
Upacara peringatan tersebut disiarkan secara daring oleh sejumlah saluran televisi utama Jepang. Dalam pidatonya, Takaichi menegaskan Jepang tetap memegang Tiga Prinsip Non-Nuklir, yakni tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke wilayah Jepang.
“Bencana yang terjadi 81 tahun lalu di Nagasaki dan Hiroshima tidak boleh terulang lagi. Negara kita berpegang teguh pada Tiga Prinsip Non-Nuklir dan sejalan dengan janji ‘Biarlah Nagasaki tetap menjadi lokasi terakhir pengeboman atom’, sebagai satu-satunya negara yang menjadi sasaran pengeboman selama perang, terus melakukan upaya yang realistis dan praktis untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir,” kata Takaichi seperti dikutip kantor berita Kyodo.
Ia mengatakan Jepang, sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami kehancuran akibat serangan nuklir dalam perang, akan terus mendorong upaya yang realistis dan praktis untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.
“Pentingnya mendorong pemahaman yang akurat di seluruh dunia mengenai realitas pengeboman atom semakin besar,” kata Takaichi.
Sikap serupa sebelumnya juga ditunjukan Takaichi, dalam peringatan bom atom Hiroshima pada Kamis (6/8/2026). Perdana Menteri Jepang perempuan pertama itu juga tidak menyebut AS sebagai negara yang menjatuhkan bom atom di kota tersebut.
Adapun dalam upacara di Nagasaki, mengheningkan cipta dilakukan pada pukul 11.02 waktu setempat, tepat saat bom plutonium dengan nama sandi “Fat Man” dijatuhkan oleh pesawat pengebom AS dan meledak di atas Nagasaki pada 9 Agustus 1945.
Nagasaki menjadi kota terakhir yang mengalami serangan nuklir dalam perang. Serangan itu diperkirakan merengut sekitar 74 ribu korban jiwa hingga akhir 1945, serta meninggalkan dampak panjang bagi banyak penyintas.
Shiro Suzuki Wali Kota Nagasaki dalam Deklarasi Perdamaian mengingatkan negara-negara pemilik senjata nuklir maupun negara yang bergantung pada pencegahan nuklir terhadap meningkatnya risiko perang nuklir.
“Senjata nuklir bukan ‘kejahatan yang diperlukan’, tetapi ‘kejahatan mutlak’, dan tidak pernah bisa hidup berdampingan dengan umat manusia,” kata Suzuki.
Ia juga menyebut konsep pencegahan nuklir sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan rapuh. Menurutnya, modernisasi dan peningkatan kemampuan senjata nuklir hanya akan memperkuat lingkaran ketidakpercayaan, konfrontasi, dan perpecahan.
Peringatan tahun ini berlangsung di tengah ketegangan geopolitik akibat konflik di Timur Tengah dan invasi Rusia ke Ukraina. Suzuki juga menyinggung masih adanya lebih dari 12 ribu hulu ledak nuklir di dunia.
Antonio Guterres Sekretaris Jenderal PBB dalam pernyataan yang dibacakan atas namanya turut mengingatkan bahwa risiko salah perhitungan, eskalasi, dan konflik terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menilai situasi itu tidak dapat diterima, karena manusia tidak seharusnya hidup di bawah ancaman permanen senjata nuklir.
Dalam pidatonya, Suzuki juga mendesak pemerintah Jepang untuk tetap memegang semangat perdamaian dalam Konstitusi Jepang serta Tiga Prinsip Non-Nuklir. Ia juga meminta pemerintah menghadiri konferensi peninjauan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Para penyintas bom atom atau hibakusha bersama pendukungnya kini berpacu dengan waktu untuk meneruskan ingatan tragedi tersebut kepada generasi muda. Rata-rata usia penyintas resmi bom atom Hiroshima dan Nagasaki saat ini sudah melampaui 86 tahun.
“Kita sekarang berada dalam momen kritis, ketika kita masih bisa mendengarkan langsung suara para hibakusha. Karena itu, kami bertekad mewariskan ingatan tentang pengeboman atom dan pemikiran para hibakusha kepada generasi mendatang,” kata Suzuki. (bil/iss)
