Aliansi Umat Peduli Generasi Jawa Timur (Jatim) mendesak pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) melalui sektor pendidikan.
Salah satu langkah yang didorong yakni memasukkan materi pencegahan LGBTQ ke dalam kurikulum pendidikan berbasis nilai agama, moral, dan penguatan karakter di satuan pendidikan umum, madrasah, hingga pondok pesantren.
Muhammad Rizqi Nafis Humas Aliansi Umat Peduli Generasi Jatim mengatakan bahwa penanganan LGBTQ tidak cukup hanya dilakukan melalui regulasi.
“Jangan sampai generasi kita, anak-anak kita, juga terpengaruh dengan LGBT ini,” katanya saat berada di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya dalam aksi tolak LGBTQ pada, Minggu (9/8/2026).
Ia menjelaskan, masa depan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas moral, mental, dan fisik generasi mudanya. Sehingga menurutnya, penyimpangan seksual LGBTQ bukan sekadar isu hak kebebasan individu atau Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan sebuah gerakan terstruktur yang merusak tatanan keluarga, norma keagamaan, serta mengancam ketahanan nasional.
Pihaknya mendukung penetapan LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 untuk melindungi kedaulatan moral bangsa dan fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 yang secara tegas menolak penyimpangan seksual.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan isu tersebut tidak boleh berhenti pada regulasi normatif, melainkan harus ada langkah nyata dalam membentengi generasi muda dari budaya menyimpang.
“Kami mengecam dan menolak secara tegas segala bentuk perilaku, kampanye, promosi, dan normalisasi LGBTQ karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam, moral, budaya, dan ketahanan keluarga,” ucapnya.
Pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan DPRD Jatim untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membentengi masyarakat dari ancaman pergaulan bebas dan penyimpangan seksual.
Selain itu, Aliansi Umat Peduli Generasi juga berharap TNI mengintegrasikan materi edukasi ancaman non-militer LGBTQ ke dalam program Pembinaan Teritorial (Binter) dan pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat, serta membantu sosialisasi secara luas terkait bahaya LGBTQ.
Lebih lanjut, pihaknya juga menginginkan agar Polri melakukan pengawasan ketat dan mengintensifkan patroli siber unuk menindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan konten penyimpangan seksual dan propaganda LGBTQ.
“Kami menyeru kepada seluruh elemen umat islam, ulama, dan tokoh masyarakat untuk bersatu meningkatkan konsolidasi, sosialisasi, dan edukasi secara masif,” tuturnya.
Seperti diketahui, berbagai desakan tersebut disuarakan oleh sekitar 10 ribu orang dalam aksi bertajuk “Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBT” di sepanjang Jalan Gubernur Suryo Surabaya, pada Minggu (9/8/2026).(ris/bil/iss)
