INDONESIA sedang berada di persimpangan jalan antara menjadikan sains sebagai motor peradaban atau sekadar ornamen politik.
Pertemuan perdana Presiden Prabowo Subianto dengan lebih dari 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan pada Kamis, 6 Agustus 2026, diharapkan akan menandai momen simbolis yang penting bagi panggung sains nasional.
Di satu sisi, kehadiran para peneliti bersama pameran 12 klaster inovasi, yaitu teknologi energi, pangan, kesehatan, kedirgantaraan, maritim, lingkungan, material maju, digital dan kecerdasan buatan, transportasi, pertahanan, sosial-humaniora, serta produk konsumsi murah, menunjukkan adanya ikhtiar mendekatkan sains dengan pembuat kebijakan.
Kita tidak boleh terjebak pada euforia simbolik. Pameran teknologi di halaman Istana memang menampilkan genteng limbah, sepatu murah, hingga alat pengolahan air darurat.
Sebenarnya ada pertanyaan teknik yang layak diajukan, yaitu: Apakah ini momentum akan lahirnya ekosistem riset yang bebas dari jeratan birokrasi, ataukah hanya sekadar panggung kosmetik untuk meneguhkan legitimasi kekuasaan?
Apakah negara sungguh berkomitmen membangun fondasi riset jangka panjang, ataukah hanya mengoleksi artefak inovasi untuk kepentingan politik sesaat?
Kalau diperluas lagi akan memunculkan pertanyaan lanjutan, yaitu: Apakah pertemuan ini sungguh menandai lahirnya revolusi ekosistem sains yang berani membongkar sumbatan birokrasi, mengubah struktur sosial pengetahuan, dan membebaskan psikologi para periset dari rasa teralienasi?
Atau sebaliknya, sekadar pertunjukan seremonial yang kembali menjerumuskan ilmu pengetahuan ke dalam peran pragmatis sebagai alat legitimasi politik, penghibur psikologis bagi publik, dan komoditas ekonomi jangka pendek yang diperdagangkan di panggung kekuasaan?
Menghindari Perangkap InstrumentalisasiPameran inovasi yang diselaraskan secara instan dengan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, gentengisasi, tanggul laut raksasa, terlihat benar pemerintah ingin menunjukkan gejala klasik instrumentalisasi sains.
BRIN dipaksa menjadi bengkel manufaktur aplikatif, bukan pusat frontier science. Bahayanya jelas: riset dasar yang membutuhkan kesabaran panjang terancam tersingkir oleh obsesi quick wins.
Lebih berbahaya lagi, sains direduksi menjadi sekadar stempel teknokratis untuk mengukuhkan agenda politik jangka pendek.
Menonjolkan inovasi fisik, seperti sepatu murah, genteng limbah, air olahan, akan menjerumuskan BRIN ke dalam jebakan showroom teknologi murahan.
Padahal, ukuran keberhasilan sains bukan jumlah barang yang bisa dipamerkan, melainkan kemampuan melahirkan paradigma baru dan membangun daya tahan epistemik bangsa.
Jika BRIN terus dipaksa menjadi mesin legitimasi politik, maka dikhawatirkan BRIN akan kehilangan fungsi utamanya sebagai laboratorium ide radikal.
Sains yang seharusnya berani mengguncang status quo justru dikerdilkan menjadi alat propaganda pembangunan.
Sesungguhnya inilah bentuk paling terang-benderang dari komodifikasi pengetahuan, yang menyingkap bagaimana sains dijadikan panggung simbolik untuk menenangkan psikologi publik sekaligus mengukuhkan dominasi politik.
Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang melompat maju dalam sains bukan karena pameran produk murah, melainkan karena keberanian mendanai riset fundamental yang tidak selalu menghasilkan artefak instan.
Jika BRIN hanya dijadikan bengkel aplikatif, maka Indonesia akan selamanya menjadi konsumen teknologi global, bukan pencipta.
Presiden Prabowo mengutip ucapan almarhum B.J. Habibie bahwa hanya satu persen penduduk Indonesia yang tergolong "orang pintar".
