Pramono soal Pembongkaran JPO di Rasuna Said: Paling Lambat Oktober Selesai

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo (kanan) memberikan keterangan setelah meninjau dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2026). (Sumber: ANTARA/Siti Nurhaliza.)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pembongkaran salah satu jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan rampung paling lambat pada Oktober 2026 mendatang.

Dia menyebut proses pembongkaran JPO harus melalui tahapan administrasi aset terlebih dahulu. Mengingat JPO itu merupakan aset milik Pemprov DKI.

Aset tersebut harus tercatat lebih dulu di BPAD, baru kemudian dapat dilakukan pembongkaran. 

Baca Juga: Pramono Putuskan Bongkar Satu JPO Lama di Rasuna Said, Ini Alasannya

"Pembongkarannya jadi artinya bulan September, paling lambat Oktober selesai," kata Pramono, Minggu (9/8/2026).

Pramono memastikan pekerjaan pembongkaran JPO diupayakan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.

"Tidak akan ganggu lalu lintas, yang kemarin potong monorel aja, Alhamdulillah, lalu lintas juga tidak terganggu," ujarnya dilansir dari Antara.

Sebagai informasi JPO yang akan dibongkar tersebut merupakan salah satu dari dua JPO di kawasan Jalan HR Rasuna Said, yang sempat viral di media sosial dengan sebutan JPO  "Love-Hate Relationship".

Menurut Pramono, kedua JPO tersebut pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai fasilitas penyeberangan masyarakat, serta mendukung akses terhadap fasilitas transportasi, namun terdapat perbedaan mendasar pada usia serta desainnya.

Salah satu JPO merupakan fasilitas lama era 80 atau 90-an milik Pemerintah Provinsi DKI, sedangkan satu lagi adalah JPO baru yang berkaitan dengan LRT dan KAI.

JPO yang akan dibongkar yakni JPO lama milik Pemprov DKI karena dinilai tidak ramah disabilitas.

"Kalau kita sambungkan, ada beda tinggi yang cukup tinggi sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut," ucap dia.

Sementara terkait JPO yang lebih baru, kata dia akan dipertahankan dan diperbaiki fasilitasnya. 

Baca Juga: Fakta-Fakta Truk Tabrak JPO Tendean Jakarta, Kronologi hingga Rencana Pembangunan Kembali

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV/Antara.