JAKARTA - Nama Norman Joesoef masuk dalam bursa calon Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan peluang figur dari kalangan nonmiliter untuk menempati posisi tersebut tetap terbuka.
Dave menilai latar belakang nonmiliter bahkan penguasaha tidak serta-merta menjadi persoalan dalam struktur Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun menimbulkan gesekan dengan TNI. Hal yang lebih penting adalah adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang berjalan dengan baik.
“Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI. Selama pembagian tugas dan kewenangan jelas, komunikasi berjalan baik, serta seluruh pihak bekerja dalam kerangka kebijakan pertahanan yang sama, sinergi dapat berjalan secara profesional. Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya," ujar Dave, dikutip Minggu (9/8/2026).
Baca Juga:KPK Panggil Sekda dan Anggota DPRD Muara Enim Terkait Kasus Suap Bupati EdisonDave berpandangan latar belakang profesi bukan menjadi faktor tunggal dalam menentukan seseorang untuk menduduki jabatan Wamenhan. Ia menyebut terdapat sejumlah aspek lain yang perlu menjadi pertimbangan.
Di antaranya adalah kompetensi, pengalaman, pemahaman mengenai persoalan strategis di bidang pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi dengan berbagai pihak.
“Menurut saya, latar belakang militer maupun nonmiliter tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran. Posisi Wakil Menteri Pertahanan membutuhkan kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi yang baik," tuturnya.
Ia menambahkan, dengan kapasitas tersebut, seorang Wamenhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan dukungan yang optimal kepada Menteri Pertahanan, terlepas dari latar belakang profesinya. Terkait pengisian posisi tersebut, Dave menegaskan penentuan sosok yang akan menjabat sebagai Wamenhan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta publik tidak mengambil kesimpulan sebelum ada keputusan resmi dari Presiden.
Baca Juga:KPK Panggil Sekda dan Anggota DPRD terkait Kasus Bupati Muara Enim“Terkait wacana pengisian posisi Wakil Menteri Pertahanan, menurut saya, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan susunan dan kebutuhan kabinet," katanya.
Semua pihak mesti menunggu keputusan resmi dan tidak mendahului proses yang masih berjalan. Terpenting, siapa pun yang nantinya dipercaya harus memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan organisasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional.
Nama Norman Joesoef sebelumnya mencuat sebagai calon Wamenhan. Norman diketahui merupakan pengusaha yang bergerak di sektor industri pertahanan.
#nasional
