JAKARTA, KOMPAS - Masalah dua jembatan penyeberangan orang yang berdekatan secara fisik, tetapi tak terhubung di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, akhirnya teratasi. Pemerintah Provinsi Jakarta akan membongkar jembatan penyeberangan lama dan mengoptimalkan jembatan integrasi antara Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta.
Dua jembatan penyeberangan orang (JPO) itu dibangun pada waktu yang berbeda. JPO lama merupakan fasilitas Pemprov Jakarta yang dibangun sebelum adanya LRT Jabodebek. JPO itu berfungsi untuk warga menyeberang sekaligus menuju Halte Transjakarta di lokasi lama.
Sementara itu, JPO Integrasi dibangun untuk integrasi antara Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta. Saat ini, Halte Transjakarta berada di bawah Stasiun LRT Rasuna Said sehingga akses menuju halte beralih melalui JPO Integrasi.
Di sisi lain, terdapat perbedaan ketinggian lantai antara kedua JPO hingga 75 sentimeter (cm). Jarak antarstruktur pun terpaut 60 cm.
"JPO yang kemarin menjadi viral karena istilah love-hate relationship, sudah saya putuskan yang satu akan dibongkar. JPO lama milik Pemprov Jakarta dibongkar karena tidak ramah terhadap disabilitas," ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono seusai meninjau JPO tersebut pada Minggu (9/8/2026).
Saat meninjau dua JPO itu, Pramono didampingi Kepala Dinas Bina Marga Jakarta Heru Suwondo, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, dan sejumlah pejabat lain. Dalam kesempatan itu, mereka menyusuri dua JPO dari ujung ke ujung, termasuk titik temu yang tidak terhubung dan beda tinggi.
Pramono mengatakan, dua JPO itu berfungsi untuk menyeberangkan orang dan integrasi antarmoda, yakni LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta. Namun, dalam pengembangannya, ada ego sektoral sehingga terjadi love-hate relationship.
"Saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dalam membuat kebijakan seringkali ego pemimpinnya tidak dikomunikasikan secara baik," tuturnya.
Saat ini, Dinas Bina Marga Jakarta tengah melakukan kajian teknis, meliputi analisis struktur, penyesuaian desain, hingga pemenuhan standar keselamatan dan aksesibilitas. Salah satu kondisi teknis yang menjadi perhatian adalah perbedaan ketinggian lantai hingga 75 cm dan jarak antarstruktur sebesar 60 cm.
Kondisi itu memerlukan penanganan teknis. Tujuannya agar konektivitas yang dibangun memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna.
"Kalau disambungkan, ada beda tinggi sehingga masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut. Maka kami akan membongkar yang lama, kemudian hanya ada satu, JPO Integrasi. Nanti sepenuhnya dirawat, diperbaiki, dipermudah, termasuk lift dan sebagainya. Yang sudah ada dipastikan baik sehingga tidak lagi love-hate," tutur Pramono.
Menurut Pramono, Dinas Bina Marga Jakarta akan membongkar JPO lama setelah penyerahan aset kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta. Aset tersebut kemudian dilelang untuk dibongkar dalam kurun 2-3 pekan.
Pramono menargetkan pembongkaran tuntas paling lambat Oktober 2026. Kepala Dinas Bina Marga Jakarta Heru Suwondo menyanggupi hal tersebut selama proses di Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta berjalan lancar.
"Nanti melalui tahapan pelelangan. Kalau pembongkaran dilakukan malam hari," ujar Heru.
Pegiat tata kota dari Stravenues, Pradamas Gifarry, berharap, ego sektoral dalam pengelolaan kota tidak terulang lagi ke depan. Sebab, yang dirugikan dari masalah ini adalah pejalan kaki atau pengguna angkutan umum yang ingin menyeberang maupun berganti moda.
"Kalau secara umum, adanya JPO untuk menciptakan mobilitas pejalan kaki yang mulus atau lancar, terutama ketika berpindah moda. Fungsi utamanya untuk mobilitas, jadi kemudahan dan kenyamanan pejalan kaki itu yang diutamakan terlepas dari JPO milik siapa," kata Pradamas.
Pradamas pun sependapat dengan langkah Pemprov Jakarta yang akan membongkar JPO lama. Menurutnya, cukup satu JPO di lokasi tersebut agar tak tumpang tindih.
Kendati begitu, Pradamas mengingatkan, fungsi JPO perlu ditingkatkan. Dia menyebut, JPO bukan sekadar akses masuk stasiun, tetapi juga untuk melancarkan pergerakan pejalan kaki.
Saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dalam membuat kebijakan seringkali ego pemimpinnya tidak dikomunikasikan secara baik
Dinas Perhubungan Jakarta pada Minggu pagi juga meluncurkan Call Center 1500813 di Bundaran Hotel Indonesia. Layanan 24 jam ini menjadi kanal terpadu bagi warga untuk mendapatkan bantuan transportasi dan penanganan keadaan darurat di jalan.
Call Center 1500813 menyediakan lima layanan gratis, yakni derek kendaraan, pemanduan kondisi darurat, pemanduan kendaraan jenazah, pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, serta penanganan musibah di jalan.
Sebanyak 52 petugas siap siaga melayani warga selama 24 jam. Waktu respons layanan ini dijanjikan selama 15 menit dari panggilan sampai di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, diumumkan operasional Transjakarta rute khusus hari bebas kendaraan bermotor (car free day) Ancol atau 51ST. Rute sepanjang 34,9 kilometer ini menghubungkan Bundaran Senayan dengan Bundaran Symphony of The Sea, Ancol, melalui 18 titik perhentian.
Ada tujuh bus listrik dengan waktu tunggu 15–20 menit yang beroperasi setiap Minggu pukul 06.00–10.00 WIB. Tarifnya Rp 3.500 yang menghubungkan dua kawasan car free day, yakni Sudirman–Thamrin dan Ancol.
Menurut Pramono, kehadiran layanan tersebut memperkuat konektivitas di Jakarta, terutama saat LRT Jakarta terhubung dari Kelapa Gading sampai Manggarai yang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026.
"Transportasi di Jakarta sekarang jauh lebih aman, nyaman. Kalau konektivitas LRT sampai Manggarai sudah terhubung, maka langsung dibangun dari Manggarai ke Dukuh Atas," ujar Pramono.
