JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto diingatkan masih memiliki pekerjaan berat untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang dinilai belum maksimal, sebagaimana tecermin dalam sejumlah survei belakangan ini. Karena itu, jika perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dilakukan, sosok yang direkrut diharapkan berintegritas, tanpa harus berpatokan pada keterwakilan partai politik. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong reformasi birokrasi di pemerintahan.
Sebelumnya, beredar isu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan merombak kabinetnya pada Agustus 2026. Kabar tersebut muncul bersamaan dengan sejumlah hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Namun, isu reshuffle kabinet tersebut telah dibantah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada beberapa waktu lalu. Perombakan kabinet disebut kemungkinan hanya dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi wakil menteri yang masih kosong.
Hingga saat ini, beberapa kursi wakil menteri memang masih kosong. Posisi Wakil Menteri Pertanian, misalnya, belum diisi sejak Sudaryono didaulat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga masih kosong sejak Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan izin tinggal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, awal Juni lalu.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat dihubungi di Jakarta, Minggu (9/8/2026), mengatakan belum mendapat informasi mengenai rencana reshuffle kabinet. Namun, ia mengingatkan, jika memang ada reshuffle, sistem merit perlu menjadi pertimbangan. Reformasi birokrasi di pemerintahan juga mesti benar-benar diterapkan.
”Intinya, itu hak prerogatif Presiden. Tapi, merit system perlu jadi pertimbangan, plus diterapkan reformasi birokrasi. Jadi, pemerintahan itu miskin struktur, tetapi kaya fungsi,” ujarnya.
Sebab, lanjut Mardani, Presiden Prabowo memiliki tugas yang berat. Hal ini mengingat kinerja pemerintah, menurut survei sejumlah lembaga, dinilai belum maksimal. Pemerintah perlu mengembalikan kepuasan publik yang belakangan ini turun.
Mardani juga mendukung jika pemerintah merekrut orang baru untuk mengisi kursi kabinet. Namun, ia mengingatkan agar sosok yang dipilih memiliki integritas dan kapasitas, serta tidak harus berasal dari partai politik (parpol).
”Bagus kalau mau rekrut orang; yang dikenal publik, orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” ujarnya.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengamini, bangsa ini memiliki stok kader bangsa serta profesional yang selalu siap diminta Presiden untuk memperkuat kementerian mana pun. Gerindra tidak dalam posisi meminta kursi, tetapi menghormati dan mendukung setiap keputusan Presiden yang diambil demi efektivitas pemerintahan. Terlebih saat ini fokus utama Gerindra adalah memastikan seluruh program kerja prioritas pemerintah dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
Presiden Prabowo, lanjut Sugiat, secara rutin mengevaluasi kinerja para pembantunya. Hasil survei ataupun aspirasi publik tentu menjadi salah satu masukan berharga, tetapi evaluasi berkala bertujuan memastikan koordinasi dan output kerja kementerian tetap berada pada jalur yang benar.
Kemudian, mengenai pengisian posisi wakil menteri yang kosong, sikap Gerindra sejalan dengan arahan Istana. ”Jika dalam waktu dekat terdapat langkah penataan kabinet, fokus dan prioritasnya adalah pengisian jabatan-jabatan yang kosong tersebut agar roda operasional kementerian terkait dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Sugiat, apabila Presiden memandang perlu adanya penyesuaian akselerasi kinerja di bulan Agustus ini atau kapan pun, Gerindra menyakini langkah itu diambil atas dasar pertimbangan efisiensi dan kepentingan nasional yang terbaik.
Oleh karena itu, Gerindra mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan mengenai isu perombakan kabinet dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden. Seluruh jajaran menteri, wakil menteri, dan parpol pendukung saat ini fokus menjalankan arahan Presiden untuk mengejar sejumlah target, seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi industri
Sugiat juga menegaskan, Gerindra bersama seluruh parpol pendukung pemerintah tetap solid dan fokus mengawal keberlanjutan pembangunan serta stabilitas politik nasional. Ada atau tidaknya penataan kabinet, sistem dan tata kelola birokrasi di kementerian telah memiliki mekanisme kerja yang mapan.
"Keputusan mengenai pengisian posisi wamen atau perubahan struktur kementerian adalah bagian dari penyesuaian manajerial agar garis komando dan eksekusi kebijakan di lapangan," katanya.
Senada dengan Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga akan mendukung sepenuhnya keputusan yang kelak diambil Presiden. PSI meyakini, apabila Presiden memutuskan menata kabinet, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
“Kalau melaksanakan reshuffle atau pengisian kekosongan jabatan, tentu tujuannya adalah memperkuat jajaran dalam melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi Presiden ke depan. Jadi, kita serahkan itu kepada Presiden. Ini hak prerogatif Presiden untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ujar Ketua DPP PSI Bestari Barus.
Dihubungi terpisah, peneliti senior dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor, mengatakan, aspek meritokrasi harus menjadi pertimbangan utama bila Presiden akan merombak kabinet. Perombakan kabinet juga harus bisa mendorong perbaikan kinerja pemerintah yang kini tengah disorot publik.
Saran itu disampaikan karena Firman menilai perombakan kabinet sejauh ini lebih kental nuansa politiknya. Menurutnya, Presiden seharusnya bisa lebih bebas menentukan siapa saja sosok yang akan membantunya di kabinet, tanpa terbebani kepentingan politik. Sebab, konsolidasi kekuasaan semestinya sudah rampung mengingat sebagian besar parpol juga sudah berada di barisan koalisi pendukung pemerintah.
“Seluruh kekuatan politik di Indonesia sudah bersatu di bawah Pak Prabowo. Jadi, sebetulnya, Pak Prabowo tidak terlalu dipusingkan dengan kekhawatiran bahwa akan ada goncangan politik dengan masalah ini (perombakan kabinet). Ini bisa membuat dia lebih bebas menentukan siapa dalam posisi apa,” tuturnya.
Tak hanya itu, Firman juga mengingatkan agar Presiden Prabowo dan jajarannya sungguh-sungguh dalam melihat sederet persoalan yang dialami masyarakat belakangan ini. Segala suara yang mengemuka ihwal kinerja pemerintah harus didengarkan sebagai masukan. Dengan demikian, semua kebijakan yang diambil Presiden, termasuk perombakan kabinet, dapat menjawab keresahan publik.
“Kuncinya ada di lingkar dalam Presiden. Saya sangat berharap, mereka yang sangat didengar oleh Presiden memberikan solusi berdasarkan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Jadi, memang betul-betul yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Firman.
