Pantau - Orang tua siswa Sekolah Rakyat, Siti Yuliana, berlinang air mata saat menceritakan keterbatasan ekonomi keluarganya di hadapan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026).
Siti yang merupakan ibu rumah tangga asal kawasan pesisir Jakarta Utara mengungkapkan kondisi ekonomi keluarganya sempat mengancam kesempatan putrinya, Putri Nurdiyanah, untuk melanjutkan pendidikan.
Suami Siti bekerja sebagai buruh harian lepas sehingga keterbatasan ekonomi menjadi salah satu tantangan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Siti akhirnya memutuskan mengizinkan putrinya tinggal di asrama Sekolah Rakyat dengan harapan mendapatkan pendidikan dan pendampingan yang memadai.
"Saya ridho anak saya diasramakan dengan bimbingan guru dan wali asrama," ujar Yuliana.
Sekolah Rakyat Terapkan Pendidikan BerasramaSekolah Rakyat menerapkan pendekatan pendidikan berbasis asrama selama 24 jam bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga menyediakan pendampingan karakter, etika, serta pembentukan kebiasaan positif bagi siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau keluarga yang paling tidak mampu.
"Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo yang untuk pertama kalinya diselenggarakan sejak Indonesia merdeka, dimana Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, yang selama ini belum terbawa oleh pembangunan," kata Gus Ipul.
Salah satu perkembangan siswa terlihat pada Misfan Nazriel Faturrahman asal Kabupaten Bekasi yang sebelumnya memiliki keterbatasan membaca.
Misfan kini mampu tampil sebagai Master of Ceremony (MC) menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Pemerintah Targetkan Ratusan Sekolah RakyatPemerintah pusat dan daerah menerapkan skema gotong royong dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah daerah melalui gubernur, bupati, dan wali kota bertugas memfasilitasi penyediaan lahan, sedangkan pembangunan fisik permanen dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan 100 titik Sekolah Rakyat permanen selesai pada 2026.
Pemerintah juga merencanakan penambahan 100 titik pada Oktober 2026 dengan setiap sekolah permanen memiliki kapasitas hingga 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat di tengah persoalan anak putus sekolah di wilayah Banten.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
