REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya secara terbuka menyatakan bahwa Israel menolak 15 poin rencana Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) untuk pemulihan Gaza. Selain memperpanjang agresi, penolakan ini juga berarti menolak usulan Presiden AS Donald Trump.
Menurut laporan media Israel pada Ahad, Netanyahu menyatakan bahwa Israel telah menolak rencana 15 poin untuk Gaza yang diajukan oleh Dewan Perdamaian Trump dan tidak akan menarik pasukannya sampai Hamas dilucuti senjatanya.
Baca Juga
BoP Tunduk pada Keinginan Israel Soal Penarikan Pasukan
Tolak Mentah-Mentah BoP, Netanyahu Tetap Ingin Caplok Gaza
Kesepakatan BoP Gagal Hentikan Kekejaman Israel, 17 Syahid di Gaza
"Israel menolak dokumen 15 poin tersebut," demikian kutipan pernyataan Netanyahu. "[Militer] tidak akan melakukan penarikan pasukan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya."
Ia mengatakan bahwa Israel mengupayakan pembubaran kelompok tersebut secara nyata—"bukan pembubaran semu"—dan sedang membahas masalah ini dengan pihak AS.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Saat ini, kami sedang berbicara dengan pihak Amerika mengenai masalah tersebut. Mereka memiliki sejumlah gagasan; ada yang dapat kami terima, namun ada pula yang tidak," ujarnya.
Ini merupakan langkah yang jarang terjadi di mana ia secara terbuka berbeda sikap dengan Trump—dan juga Amerika Serikat, sekutu terkuat Israel. Kedua pemimpin tersebut sama-sama menghadapi pemilihan umum dalam waktu dekat; sementara Trump mengincar keberhasilan kebijakan luar negeri berupa kesepakatan damai di Gaza, langkah serupa justru bisa menjatuhkan posisi politik Netanyahu di dalam negeri.
Para pimpinan negara anggota menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)
BoP awalnya mengumumkan rencana 15 poin tersebut pada 30 Juli, dengan klaim bahwa Hamas telah menyetujuinya. Rencana itu mengharuskan Hamas melucuti senjata dan menuntut Israel menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza secara bertahap.
Rencana tersebut juga menetapkan adanya pengalihan kekuasaan kepada para teknokrat Palestina yang tergabung dalam Komite Nasional Palestina independen—sebuah kelompok yang selama ini tertahan di Mesir karena Israel tidak mengizinkan anggotanya masuk. Gedung Putih memuji kesepakatan itu sebagai sesuatu yang "monumental"—mengingat ini adalah kali pertama dalam sejarah Hamas bersedia melucuti senjata.
Netanyahu tidak menyatakan persetujuan maupun penolakan secara terbuka terhadap rencana tersebut. Sebaliknya, Israel sebelumnya telah secara resmi menyetujui "gencatan senjata" dan peta jalan perdamaian Gaza yang ditengahi AS pada Oktober 2025, yang menjadi landasan bagi rencana 15 poin tersebut.
