JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan soal pentingnya pengawasan dan penegakan hukum di kawasan hutan agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagaimana yang terjadi di kaldera Bromo, Kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru (TNBTS) tidak terjadi lagi.
"Selain faktor cuaca, kelalaian manusia seperti puntung rokok dan api unggun juga menjadi pemicu utama yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu pengawasan, penegakan aturan, serta keterlibatan semua pihak di lapangan harus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang," kata Nevi kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2026).
Baca juga: Luas Area Terdampak Kebakaran Bromo Bertambah 270 Hektar dalam Sehari
Selain itu jesiapan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih perlu diperkuat.
Ia mendorong penguatan pencegahan melalui edukasi masif kepada wisatawan dan ribuan pelaku jip wisata agar menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan.
Selain itu penanganan juga harus dipercepat dengan sistem deteksi dini berbasis patroli gabungan Masyarakat Peduli Api, TNI, Polri, dan relawan, serta pemanfaatan drone untuk memantau titik rawan.
"Selain itu, latihan evakuasi darurat perlu dilakukan rutin agar respons cepat dapat dilakukan jika terjadi kondisi darurat di lapangan," ujarnya.
Penutupan SementaraNevi memahami dan mendukung keputusan Balai Besar TNBTS bersama pemerintah daerah untuk menutup sementara wisata Gunung Bromo akibat karhutla.
Menurutnya penutupan tersebut merupakan langkah penting demi keselamatan pengunjung, perlindungan pelaku UMKM, dan penjagaan ekosistem kawasan konservasi.
"DPR menegaskan Bromo bukan hanya destinasi wisata unggulan, tetapi juga ruang budaya masyarakat Tengger dan aset lingkungan yang keberlanjutannya harus diprioritaskan di atas kepentingan jangka pendek," kata politikus PKS tersebut.
Baca juga: Kebakaran Bromo, Pemprov Jatim Tambah 2 Truk Pemadam dan 1 Helikopter
Pemerintah Diminta Beri Perhatian terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat
Nevi juga menekankan bahwa upaya pemadaman harus diimbangi dengan perhatian pada dampak sosial ekonomi.
Pemerintah perlu menyiapkan dukungan bagi UMKM yang terdampak penutupan dan segera melakukan rehabilitasi lahan bekas terbakar bersama masyarakat.
Ia menegaskan DPR berkomitmen mengawal Kementerian Kehutanan agar pengelolaan TNBTS berjalan berkelanjutan, aman, dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat.
"Dengan langkah terpadu ini, diharapkan pariwisata Bromo dapat segera pulih tanpa mengorbankan kelestarian alam," ungkapnya.
Baca juga: Muncul 2 Titik Api Baru di Kawasan Bromo, Petugas Berjibaku Padamkan Api
Balai Besar TNBTS menutup seluruh kawasan wisata Gunung Bromo menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area Kaldera Bromo.
