Pendidikan dan Perempuan: Fondasi Indonesia Emas yang Berkelanjutan

"Bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang bebas dari penjajahan, tetapi bangsa yang mampu memerdekakan manusianya melalui ilmu pengetahuan, keadilan, dan kesempatan yang setara".

Setiap Agustus, Merah Putih berkibar dengan gagah di seluruh penjuru negeri. Lagu-lagu perjuangan kembali menggema, upacara kemerdekaan dilaksanakan dengan penuh khidmat, dan semangat nasionalisme terasa begitu kuat. Namun di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama: apakah kemerdekaan yang kita rayakan telah benar-benar memerdekakan manusia Indonesia?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika bangsa Indonesia menatap cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045, tepat satu abad usia kemerdekaan Republik Indonesia. Target tersebut bukan sekadar tentang menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi atau infrastruktur yang modern. Indonesia Emas adalah tentang menghadirkan bangsa yang maju karena kualitas manusianya—masyarakat yang cerdas, sehat, berkarakter, produktif, serta memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

Sesungguhnya, arah itu telah ditetapkan para pendiri bangsa sejak awal. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut diperkuat dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan mandat konstitusional sekaligus wujud nyata dari kemerdekaan.

Sayangnya, dalam praktik pembangunan, perhatian kita sering kali lebih besar pada sesuatu yang tampak secara fisik daripada sesuatu yang menjadi fondasi kemajuan jangka panjang. Jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, dan gedung pencakar langit memang penting sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Namun sejarah dunia menunjukkan bahwa tidak ada negara yang menjadi maju hanya karena beton dan aspal. Negara-negara yang berhasil melompat menjadi kekuatan dunia selalu memulai dari investasi terbesar pada manusia.

Ekonom peraih Nobel Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker melalui teori Human Capital menjelaskan pendidikan bukanlah beban anggaran, melainkan investasi yang menghasilkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan jangka panjang. Pemikiran tersebut kemudian diperkaya oleh Amartya Sen melalui Capability Approach, yang menegaskan pembangunan sejati adalah memperluas kemampuan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, produktif, dan bermartabat. Pandangan ini kemudian menjadi dasar lahirnya Sustainable Development Goals (SDGs) yang menempatkan pendidikan berkualitas (SDG 4) dan kesetaraan gender (SDG 5) sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Di sinilah Merah Putih sesungguhnya memanggil nurani bangsa.


Ilustrasi perayaan HUT RI di Istana Negara. Foto: dok BPMI Setpres.
 

Nasionalisme tidak cukup diwujudkan dengan mengibarkan bendera setiap Agustus. Nasionalisme adalah keberanian menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memiliki gedung tertinggi, melainkan bangsa yang memiliki manusia paling unggul. Dalam konteks tersebut, perempuan memegang peranan yang tidak tergantikan. Selama bertahun-tahun perempuan sering diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan. Padahal berbagai penelitian global justru menunjukkan perempuan adalah penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan.

Laporan UN Women menunjukkan peningkatan pendidikan perempuan berkorelasi dengan meningkatnya produktivitas ekonomi, membaiknya kesehatan keluarga, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya kualitas pendidikan generasi berikutnya. UNICEF juga mencatat setiap tambahan satu tahun pendidikan bagi anak perempuan berkontribusi terhadap penurunan risiko perkawinan anak, meningkatnya kesejahteraan keluarga, dan terputusnya rantai kemiskinan antargenerasi.

Artinya, ketika negara berinvestasi pada pendidikan perempuan, manfaatnya tidak berhenti pada satu individu. Dampaknya menjalar kepada keluarga, masyarakat, bahkan menentukan masa depan bangsa.

Sesungguhnya, gagasan tersebut bukanlah konsep baru yang datang dari luar. Jauh sebelum teori Human Capital maupun SDGs dirumuskan, Islam telah meletakkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi utama peradaban. Rasulullah SAW menegaskan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Sejarah Islam menghadirkan teladan luar biasa melalui Aisyah binti Abu Bakar, seorang ulama perempuan yang menjadi rujukan para sahabat dalam bidang hadis, fikih, dan berbagai ilmu pengetahuan. Dua abad kemudian, Fatima al-Fihri mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko yang diakui sebagai universitas pemberi gelar tertua di dunia yang masih beroperasi hingga kini. Fakta sejarah tersebut membuktikan bahwa perempuan bukan hanya berhak memperoleh pendidikan, tetapi juga mampu menjadi pelopor lahirnya peradaban ilmu pengetahuan.

Indonesia saat ini berada pada momentum yang sangat menentukan. Bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada periode 2030–2040 merupakan peluang emas yang belum tentu terulang. Namun bonus tersebut hanya akan menjadi berkah apabila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Tanpa pendidikan yang berkualitas, perempuan yang berdaya, dan kebijakan pembangunan yang berpihak pada manusia, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban demografi.
 

Karena itu, ketika Merah Putih berkibar, sesungguhnya ia sedang mengajukan pertanyaan kepada seluruh anak bangsa.

Sudahkah kemerdekaan menghadirkan pendidikan yang bermutu bagi setiap anak Indonesia?
Sudahkah perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, memimpin, berinovasi, dan berkontribusi?
Sudahkah kebijakan pembangunan benar-benar menempatkan manusia sebagai tujuan utama, bukan sekadar pelengkap pertumbuhan ekonomi?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Sebab Indonesia Emas tidak akan lahir dari panjangnya jalan tol, megahnya bandara, ataupun tingginya gedung pencakar langit. Indonesia Emas akan lahir dari ruang-ruang kelas yang berkualitas, dari keluarga yang menghargai pendidikan, dari perempuan yang diberi ruang untuk tumbuh dan memimpin, dari guru yang dimuliakan, dari anak-anak yang memperoleh kesempatan belajar tanpa diskriminasi, dan dari para pemimpin yang menjadikan pembangunan manusia sebagai orientasi utama kebijakan.

Novita Damayanti
Dosen Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma & Sdgs Ambassador