Pantau - Seluruh kementerian dan lembaga di lingkungan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I (Ditjen PKN I) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan capaian tersebut dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2025.
Kementerian dan lembaga yang menerima LHP tersebut meliputi Komisi Yudisial, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Lembaga lainnya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta Badan Narkotika Nasional.
"Capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," kata Nyoman dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
BPK Berikan Rekomendasi Perbaikan Tata KelolaBPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan meskipun seluruh entitas tersebut memperoleh opini WTP.
Rekomendasi itu mencakup penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian internal, penataan serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara, dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan kontrak.
BPK mendorong seluruh entitas segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat.
"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ungkap dia.
BPK Dorong Transformasi Menuju Government 5.0Nyoman menekankan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yakni paradigma pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, analisis data, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan yang berpusat pada masyarakat.
Menurut dia, laporan keuangan tidak lagi sekadar menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga berkembang sebagai instrumen strategis untuk mendukung pengambilan keputusan publik berbasis data.
Nyoman menegaskan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan bukan menggantikan peran manusia.
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, menurut dia, tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara.
"BPK akan terus menjalankan amanat konstitusi secara independen, objektif, dan profesional serta bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ucap Nyoman.
