Apa yang Anda pelajari dari artikel ini?
- Bagaimana duduk perkara keuangan Whoosh?
- Bagaimana posisi terakhir kebijakan pemerintah?
- Mengapa langkah itu diambil?
- Apa kata pengamat?
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2016 dengan nilai investasi fantastis. Biaya total dari proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau senilai Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp 16.283 per dollar AS. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS (Kompas.id, 22/8/2025).
Selama ini, pembangunan KCJB mayoritas dibiayai oleh utang yang berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Pinjaman yang diberikan oleh CDB mencapai 75 persen dari biaya total proyek, sedangkan sisanya merupakan setoran awal pemegang saham.
Para pemegang saham KCJB berasal dari sejumlah perusahaan yang kemudian membentuk konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Dari China, Beijing Yawan HSR Co Ltd memegang 40 persen saham. Dari Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60 persen saham.
PT PSBI terdiri atas empat perusahaan pelat merah, yaitu PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional VIII. Dari ke-4 BUMN ini, PT KAI memiliki saham mayoritas di PT PSBI, yaitu 58,5 persen.
Dengan demikian, PT KAI akan turut menanggung pengembalian utang dan biaya operasional paling besar. Sebaliknya, jika suatu saat nanti KCJB memperoleh keuntungan, PT KAI juga akan mendapatkan pembagian laba yang lebih banyak dari institusi BUMN lainnya dalam konsorsium itu.
Rute Whoosh dari Jakarta sampai Bandung sepanjang 142 kilometer, menghubungkan empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Waktu tempuhnya 45 menit. Adapun harga tiket pada 2025 berkisar Rp 250.000-Rp 350.000, tergantung kelas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Rabu (5/8/2026), menyepakati pengalihan kepemilikan saham konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) di KCIC kepada Kemenkeu. Pemerintah menargetkan proses itu rampung pada pertengahan September 2026.
Purbaya menjelaskan, kepemilikan saham akan ditempatkan pada salah satu special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Namun, ia menegaskan, pengalihan itu tidak berarti kewajiban pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan ditanggung langsung oleh APBN.
”Dialihkan ke Kementerian Keuangan, tetapi nanti kami gunakan salah satu SMV fiskal untuk mengelolanya. Jadi, ini bukan langsung menjadi tanggung jawab APBN, meski dikelola pemerintah,” ujar Purbaya.
Saat ini, 60 persen saham perusahaan KCIC dimiliki Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Adapun 40 persen sisanya dimiliki Beijing Yawan HSR Co Ltd.
Dengan skema tersebut, kepemilikan saham Indonesia di KCIC tidak lagi berada di bawah PSBI. Seiring pengalihan kepemilikan itu, kewajiban pembiayaan proyek juga akan beralih dari konsorsium BUMN yang kini berada di bawah Danantara kepada SMV yang ditunjuk Kemenkeu.
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai, keputusan pengalihan tersebut menunjukkan pemerintah telah menghadapi pilihan sulit dalam menangani beban proyek Whoosh. Menurut dia, jika pengelolaan tetap dipertahankan melalui konsorsium BUMN, risiko terbesar akan berada pada PT KAI sebagai pemegang saham terbesar PSBI.
”Menurut saya, Danantara sudah menyerah. Risikonya terlalu besar bagi BUMN, terutama KAI yang menjadi pemegang saham terbesar,” ucap Herry.
Herry menjelaskan, risiko tersebut semakin besar karena KAI baru melakukan konsolidasi terhadap PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA yang juga menghadapi tekanan keuangan. Apabila beban KCIC terus ditanggung konsorsium BUMN, kondisi tersebut berpotensi menyeret kinerja perusahaan-perusahaan yang secara fundamental masih sehat.
Berdasarkan laporan keuangan KAI per 30 Juni 2026, total kerugian PSBI telah mencapai Rp 5,13 triliun. Angka tersebut bahkan lebih besar dibandingkan total kerugian sepanjang 2025 yang sekitar Rp 4,99 triliun.
Dari jumlah tersebut, kerugian yang harus ditanggung KAI hingga semester I-2026 sekitar Rp 3,01 triliun. Sementara itu, kondisi keuangan PSBI juga menghadapi tekanan karena ekuitas perusahaan telah negatif, dengan aset sekitar Rp 21,43 triliun dan liabilitas Rp 21,55 triliun.
”Kalau tetap dikelola oleh PSBI yang saham terbesarnya dimiliki KAI, BUMN yang sehat berpotensi ikut terseret menjadi buruk akibat kondisi PSBI,” katanya.
Senior Advisor Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto di Jakarta, Jumat (7/8/2026), menyatakan, pengalihan utang ke SMV, seperti ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, tidak akan mengurangi masalah dengan tuntas. Sebab, tindakan itu hanya memindahkan kantong beban dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Pengambilalihan kepemilikan saham PSBI oleh pemerintah itu, Toto melanjutkan, dapat menjadi preseden buruk. Sebab, ketika proyek penugasan ke BUMN itu bermasalah, jalan keluarnya akan ditanggung pemerintah sehingga melemahkan mental bertarung BUMN.
Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia Muhammad Saifullah mengingatkan, setiap SMV memiliki visi, misi, tanggung jawab, dan beban masing-masing. Oleh karena itu, pengalihan Whoosh jangan sampai justru menggerus kondisi keuangan SMV yang menerima penugasan.
Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan kemampuan dan persyaratan setiap SMV sebelum menentukan lembaga yang akan menerima pengalihan.
Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa ide Kemenkeu guna melunasi utang KCIC melalui SMV mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang merupakan keputusan tepat. Apalagi, Whoosh merupakan proyek penugasan negara yang sebenarnya di luar kapasitas BUMN di bawah konsorsium PSBI. Dalam kesepakatannya dengan China, pemerintah memberikan jaminan atas utang tersebut.
Permasalahannya, jika hal tersebut diikuti dengan pengambilalihan saham PSBI (pemilik KCIC), dikhawatirkan kualitas operasional KCIC akan terganggu dan menjadi tidak efisien. Sebab, tidak terintegrasi dengan jaringan KAI.
”Idealnya, kendatipun kepemilikan PSBI menjadi di bawah SMV, secara operasional tetap dikelola KAI. Diperlukan perjanjian kerja sama operasi antara SMV dan KAI,” kata Wijayanto.
