Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memutus kontrak Tio Ferdian Rahmana (TFR), runner up pemilihan duta wisata Raka Raki Jatim dari jabatan staf. Pemutusan kontrak itu, usai viralnya dugaan Tio meminta seorang perempuan melakukan aborsi.
Ario Bagus Permadi Kepala Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Surabaya membenarkan hal itu. Usai informasi soal permintaan aborsi itu viral di berbagai akun media sosial, pihaknya langsung memanggil Tio untuk klarifikasi pagi ini dan memutus kontraknya.
“Kemarin sore, kami mendapatkan informasi di medsos itu langsung gerak cepat konsolidasi dengan teman-teman terkait,” kata Ario saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026) siang.
Hasilnya, per Senin pagi ini, Tio bukan lagi tenaga kontrak non ASN Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkot Surabaya, yang direkrut sejak akhir 2024. Namun prokopim tidak merinci hasil klarifikasi tersebut karena masuk ranah internal.
“Per tadi pagi kami langsung undang yang bersangkutan (Tio) melakukan klarifikasi. Kalau hasil klarifikasi masuk hal internal. Yang pasti beliau hadir, setelah klarifikasi, kami langsung melakukan pemutusan hubungan kerja,” paparnya.
Adapun pemutusan hubungan kerja itu dilakukan, karena Tio dinilai melanggar kontrak kinerja. “Kalau di kami selesai, bukan lagi kewenangan kami terkait urusan beliau. Kami lakukan pemutusan hubungan kerja karena melanggar kontrak kinerja,” tegasnya.
Ario menerangkan, Tio direkrut akhir 2024 lalu saat Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Surabaya membutuhkan tambahan MC laki-laki. Perekrutan Tio itu, semula dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakangnya sebagai Cak dan Ning Surabaya.
“Mas Tio bukan ASN dari bagian umum prokopim, dia hanya tenaga non ASN kontrak, karena beliau basic-nya Cak Surabaya. Terus kemudian akhir 2024, awal 2025 protokol membutuhkan amunisi MC laki-laki. Akhirnya pimpinan waktu itu merekrut beliau sebagai tenaga kontrak non ASN tadi,” bebernya.
Tapi pada akhir 2025, Tio tidak lagi dalam Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Surabaya, melainkan menjadi staf administrasi biasa.
“Tetap di bawah prokopim. Tapi bukan di lingkup Balai Kota Surabaya. Staf umum prokopim ada yang bantu administrasi di beberapa lokasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Raka Raki Jatim dalam unggahan akun resmi media sosial instagram @rakaraki_jatim juga sudah menyatakan sikap soal dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggotanya.
Surat pernyataan yang ditandatangani Gharudhea Inggil Panggalih Ketia Umum Ikatan Raka Raki Jawa Timur itu memastikan akan menindak terduga pelaku sesuai aturan internal yang berlaku.
“Dengan tetap menghormati prpses investigasi yang sedang berlangsung. Saat ini kami membentuk tim independen yang adil dan transparan untuk mengusut tuntas kasus ini,” tegasnya, Sabtu (8/8/2026). (lta/bil/ham)
