Kasus penipuan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mencuat di Jawa Timur (Jatim), diduga melibatkan oknum anggota militer aktif dan merugikan puluhan korban sampai Rp20 miliar.
Kasus tersebut telah dilaporkan para korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim. Dalam tahap awal ini, terdapat lima korban yang melapor dengan total kerugian Rp3,5 miliar.
Ketut Surya Putra Kuasa hukum para korban menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya melaporkan seseorang inisial OP, pemilik lembaga pelatihan kerja PT PTC yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur.
Kasus penipuan ini bermula saat para korban mengikuti tes resmi seleksi CPNS pada 2024-2025, dengan berbagai macam tujuan instansi. Namun mereka dinyatakan tidak lolos di tahap akhir.
Usai dinyatakan gagal, Ketut menyebut para korban didekati sejumlah sejumlah oknum militer yang masih aktif berdinas di sejumlah instansi di Jatim. Oknum tersebut kemudian menawari bantuan supaya mereka bisa lolos CPNS dengan modus seleksi susulan.
“Jadi modusnya adalah para korban ini didekati oleh orang-orang yang saat ini masih menjabat di suatu instansi aktif. Namun mereka ini menawarkan korban ini untuk bertemu dengan si pelaku OP,” ujar Ketut dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).
Ketut mengatakan, para pelapor mengaku percaya terhadap oknum tersebut, karena salah satu keluarga mereka sendiri ada yang menjadi perwira aktif di instansi militer tersebut.
Melalui oknum militer itulah, para pelapor dipertemukan dengan terlapor inisial OP yang mengaku dapat meloloskan jadi PNS penempatan di berbagai instansi pemerintah melalui jalur susulan. Ketut menyebut instansi yang dijanjikan OP mulai dari kementerian, kejaksaan bahkan BUMN.
“Terdapat banyak sekali instansi-instansi yang dijanjikan seperti kementrian, kejaksaan dan IPDN juga BUMN,” tuturnya.
Kemudian OP meminta sejumlah uang berkisar Rp300 sampai Rp700 juta apabila ingin lolos seleksi ‘susulan’ ini. Ketut mengatakan, besar kecilnya nominal tergantung pada instansi yang dijanjikan.
“Jadi contohnya misalkan ingin masuk di instansi A dia harus merogoh Rp700 juta, di instansi B dia Rp500 juta. Berbeda-beda seperti itu,” jelasnya.
Sesudah merogoh uang ratusan juta, para korban diarahkan OP mengikuti tes akademik, tes fisik, tes psikologi hingga tes kesehatan yang seolah-olah diselenggarakan oleh lembaga negara.
Para korban percaya sebab OP mengirimkan surat keputusan (SK) dan jadwal tes menggunakan kop resmi lembaga negara kepada para pelapor. Namun setelah ditelusuri, surat-surat itu ternyata palsu usai dicek ke instansi terkait.
“Para korban juga sudah mengecek dari instansi-instansi terkait, ternyata SK dan juga jadwal yang dikeluarkan itu tidak benar, adalah palsu,” ungkapnya.
Meski sudah mengikuti serangkaian tes susulan tersebut, OP tidak kunjung merealisasikan janjinya sejak 2024-2025 yang membuat korban terkatung-katung.
Ketut juga menyatakan, jumlah korban dan total kerugian korban di luar kelompok ini, termasuk di luar Jawa Timur diduga jauh lebih besar.
Kemudian saat ditanya dari institusi mana oknum-oknum militer yang jadi perantara OP itu berasal, Ketut mengaku belum bisa membeberkannya.
“Saya tidak bisa sebutkan detailnya apakah instansinya seperti apa, tapi yang jelas salah satu instansi yang membawa para korban ini merupakan oknum dari instansi kemiliteran,” katanya.
Ia berharap pihak Polda Jatim dapat mengusut dan proses hukum laporan ini, supaya nama instansi-instansi yang dicatut tidak tercoreng, sekaligus meminta uang korban dikembalikan dan pelapor dihukum.
“Harapan saya selaku tim dan kuasa hukum berharap teman-teman kepolisian juga dapat turut serta membantu terkait prosedur ini dan juga laporan ini. Yang diinginkan para korban uang kembali dan juga hukuman untuk pelaku juga dapat dilaksanakan,” ucap Ketut.
Sementara itu, DYA (27 tahun) salah satu warga Sidoarjo, menceritakan kronologi kasus ini bermula saat ayahnya yang masih aktif berdinas di institusi militer, didekati oleh rekan sesama instansi yang menawarkan jalur masuk CPNS susulan ke sebuah kementerian.
“Ayah saya tuh didekati oleh rekannya, kebetulan salah satu instansi, yang mana beliau ini menawarkan untuk memasuki ranah CPNS secara susulan,” kata DYA.
Dari situ DYA dikenalkan dengan terlapor dan diminta membayar Rp525 juta untuk mengikuti seleksi susulan, yang kemudian bertambah jadi Rp625 juta dengan alasan biaya penempatan.
“Di awal Rp525 juta, sampai akhirnya beliau ini ‘bilang ini, nambah sekian untuk biaya penempatan dan biaya yang lain-lain lah istilahnya’. Nambah total saya di angka Rp625,” katanya.
DYA menyebut, kejadian yang dialaminya berlangsung pada Agustus sampai Desember 2025. Ia kemudian curiga setelah jadwal penempatan yang telah disusun terus diundur tanpa kepastian.
“Di jadwal terakhir penempatan itu tidak dilaksanakan. Diundur, diundur terus seperti itu,” ucapnya.
Korban lain, MZA (25) asal Pamekasan, Madura mengaku mengenal OP lewat rekomendasi seorang teman yang menawarkan bimbingan pelatihan kerja untuk disalurkan masuk instansi negara.
Ia mengaku oknum yang menghubungkannya dengan OP merupakan senior temannya yang berdinas aktif di instansi militer. MZA menyebut sudah habis hampir Rp600 juta, untuk masuk ke salah satu dirjen kementerian.
MZA juga menambahkan, ayahnya merupakan purnawirawan dari instansi kemiliteran yang sama dengan oknum perantara tersebut sehingga ia percaya dengan tawarannya. “Sekitar Rp500 lebih, hampir Rp600 juta,” tutur MZA.(wld/bil/ipg)
