Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) atau PT JIEP mendorong keterbukaan informasi publik sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat tata kelola perusahaan.
"PT JIEP berkomitmen untuk terus melakukan penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik melalui penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemutakhiran dan informasi publik, penguatan sistem dokumentasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi," kata Direktur Utama PT JIEP Dharma Satriadi di Jakarta, Senin.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keterbukaan informasi publik bersama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PT JIEP untuk memastikan pengelolaan informasi di lingkungan perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
Menurut Dharma, keterbukaan informasi tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Transparansi merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), sekaligus instrumen untuk membangun hubungan yang lebih terbuka dengan publik.
Komitmen tersebut tercermin dari konsistensi kinerja keterbukaan informasi PT JIEP dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik, skor perusahaan meningkat dari 78,4 pada 2022 menjadi 90,98 pada 2023, kemudian 91 pada 2024, dan mencapai 97,6 pada 2025.
Dengan capaian tersebut, PT JIEP mempertahankan predikat informatif selama empat tahun berturut-turut sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu BUMD dengan implementasi keterbukaan informasi publik terbaik di Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: KI DKI dorong JIEP perkuat budaya keterbukaan informasi publik
Selain itu, PT JIEP juga masuk dalam 10 Badan Usaha Informaf Terbaik se-DKI Jakarta yang menjadi bukti nyata atas konsistensi PT JIEP dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.
"Sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG), sekaligus menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucap Dharma.
Sebagai BUMD strategis milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus anggota Holding BUMN Danareksa, kata Dharma, PT JIEP memandang kepercayaan publik sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.
Melalui keterbukaan informasi yang konsisten, PT JIEP berupaya membangun tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan publik berdasarkan informasi yang terbuka, dapat diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menuturkan peningkatan nilai E-Monev PT JIEP menunjukkan semakin kuatnya budaya transparansi di lingkungan perusahaan.
Dia menilai pencapaian tersebut mencerminkan implementasi keterbukaan informasi yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga dapat menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.
Ke depan, PT JIEP akan memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), optimalisasi kanal komunikasi digital, penguatan sistem dokumentasi, dan peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
"Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas keterbukaan informasi sekaligus memperkuat komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan," ungkap Harry.
Baca juga: PT JIEP bangun kawasan industri yang inklusif lewat pendirian masjid
Baca juga: PT JIEP catat laba bersih Rp67 miliar pada 2025
"PT JIEP berkomitmen untuk terus melakukan penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik melalui penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemutakhiran dan informasi publik, penguatan sistem dokumentasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi," kata Direktur Utama PT JIEP Dharma Satriadi di Jakarta, Senin.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keterbukaan informasi publik bersama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PT JIEP untuk memastikan pengelolaan informasi di lingkungan perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
Menurut Dharma, keterbukaan informasi tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Transparansi merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), sekaligus instrumen untuk membangun hubungan yang lebih terbuka dengan publik.
Komitmen tersebut tercermin dari konsistensi kinerja keterbukaan informasi PT JIEP dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik, skor perusahaan meningkat dari 78,4 pada 2022 menjadi 90,98 pada 2023, kemudian 91 pada 2024, dan mencapai 97,6 pada 2025.
Dengan capaian tersebut, PT JIEP mempertahankan predikat informatif selama empat tahun berturut-turut sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu BUMD dengan implementasi keterbukaan informasi publik terbaik di Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: KI DKI dorong JIEP perkuat budaya keterbukaan informasi publik
Selain itu, PT JIEP juga masuk dalam 10 Badan Usaha Informaf Terbaik se-DKI Jakarta yang menjadi bukti nyata atas konsistensi PT JIEP dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.
"Sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG), sekaligus menghadirkan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucap Dharma.
Sebagai BUMD strategis milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus anggota Holding BUMN Danareksa, kata Dharma, PT JIEP memandang kepercayaan publik sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.
Melalui keterbukaan informasi yang konsisten, PT JIEP berupaya membangun tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan publik berdasarkan informasi yang terbuka, dapat diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menuturkan peningkatan nilai E-Monev PT JIEP menunjukkan semakin kuatnya budaya transparansi di lingkungan perusahaan.
Dia menilai pencapaian tersebut mencerminkan implementasi keterbukaan informasi yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga dapat menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.
Ke depan, PT JIEP akan memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), optimalisasi kanal komunikasi digital, penguatan sistem dokumentasi, dan peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
"Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas keterbukaan informasi sekaligus memperkuat komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan," ungkap Harry.
Baca juga: PT JIEP bangun kawasan industri yang inklusif lewat pendirian masjid
Baca juga: PT JIEP catat laba bersih Rp67 miliar pada 2025
