Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera agar Presiden Prabowo Subianto merekrut orang dari luar partai politik di kabinetnya. Doli mengatakan kabinet memang harus diisi orang-orang yang berintegritas.
"Sebagian saya setuju, bahwa memang seharusnya kabinet kita dibangun dengan merit system dan diisi oleh orang-orang yang berintegritas, cakap, dan profesional," kata Doli kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Namun, dia menilai sosok profesional tak perlu dipertentangkan berdasarkan latar belakang partai politik atau nonpartai. Dia mengatakan orang yang memiliki integritas, kecakapan, dan kapasitas bisa berasal dari berbagai latar belakang.
"Namun, sosok profesional itu tidak perlu dipertentangkan antara kader partai parpol," katanya.
Doli mengatakan keputusan terkait komposisi kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan kabinetnya.
"Di atas itu semua, kebijakan terkait kabinet dan penilaian terhadap para menteri yang bisa melakukan cuma Pak Prabowo sebagai presiden, sang pemilik hak prerogatif," ujarnya.
Hal senada disampaikan Sekjen Golkar Sarmuji. Dia mengatakan terkait reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Tentang reshufle itu semua hak prerogatif presiden. Dari mana sumber rekruitmennya, siapa orangnya, posisinya dimana tergantung kebutuhan untuk mencapai target-target Presiden," tuturnya.
"Kita percayakan kepada Pak Presiden untuk membentuk kabinet yang lebih baik," imbuh dia.
Kata PKS
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyikapi isu penyegaran kabinet atau reshuffle usai 17 Agustus. Mardani mendukung jika Presiden Prabowo Subianto mau merekrut orang baru di kabinet dengan kapasitas yang mumpuni.
"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Mardani mengatakan perlu ada reformasi birokrasi di pemerintah. Ia menyinggung Presiden Prabowo memiliki tugas yang berat, mengingat hasil dari sejumlah survei belakangan ini yang dinilai kinerja pemerintah belum maksimal.
"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.
Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah mau rekrut orang baru di Kabinet Merah Putih. Mardani memberi catatan untuk memprioritaskan seseorang yang memiliki integritas, tak harus berpatokan dari orang partai.
"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.
(amw/eva)
