JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah “ego pemimpin” disinggung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menanggapi dua JPO di Rasuna Said yang berdiri berdekatan tetapi tidak terintegrasi.
Padahal, jika pemimpin atau pihak-pihak terkait sejak awal duduk bersama dan berkomunikasi dengan baik, persoalan seperti ini dapat dihindari sehingga pembangunan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dulu dalam membuat kebijakan sering kali, seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik,” kata Pramono saat meninjau kedua JPO tersebut, Minggu (9/8/2026).
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut persoalan “ego pemimpin” sebagai salah satu penyakit yang sudah lama terjadi di negeri ini.
Menurut Trubus, kondisi tersebut kerap terlihat ketika pemimpin lebih mengutamakan kebijakan populis untuk kepentingan politis, dibanding memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi penyakit di negara ini sejak dulu, di mana pemimpin kerap kali mementingkan kebijakan populis untuk mendukung politisnya. Tiap ganti pemimpin, ganti lagi kebijakan dan pembangunannya. Jangan seperti itu,” kata Trubus saat dihubungi Kompas.com melalui Whatsapp, Senin (10/8/2026).
Baca juga: Pramono Soroti “Ego Pemimpin” Dua JPO di Rasuna Said: Buat Kebijakan Tak Ada Komunikasi
Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan WargaTrubus mengatakan, pembangunan maupun kebijakan pemerintah seharusnya memberikan dampak yang efektif bagi masyarakat.
Menurut dia, pemimpin memiliki peran untuk mengarahkan dinas-dinas terkait agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Terkait lemahnya koordinasi dan perencanaan lintas instansi juga kan tetap bagaimana pemimpinnya. Bisa diarahkan dinas-dinas terkait dalam membangun sesuatu atau menerapkan kebijakan sesuatu yang berdampak bagi masyarakat. Perlu dikaji dengan matang apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat,” ujar Trubus.
Ia mencontohkan, pemerintah seharusnya dapat memprioritaskan pembangunan yang memang dibutuhkan warga, seperti jembatan untuk penyeberangan lintasan kereta sebidang.
“Sebagai contoh, misal masyarakat butuh jembatan untuk penyeberangan lintasan kereta sebidang, atau pembangunan lain yang dibutuhkan. Nah, jadi jangan selalu membangun yang nuansa politis dan populis saja tapi yang dibutuhkan,” katanya.
Menurut Trubus, kebutuhan masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menentukan pembangunan yang akan dilakukan.
Baca juga: “Ego Pemimpin” di Balik 2 JPO Rasuna Said, Penyakit Lama yang Tak Kunjung Hilang
Jangan Sampai Uang Rakyat Jadi KorbanTrubus juga mengingatkan bahwa pembangunan menggunakan uang yang berasal dari masyarakat, termasuk melalui pajak.
Karena itu, menurut dia, pembangunan harus dipastikan benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai rakyat atau warga lagi yang jadi korban, dalam artian, kan pembangunan berasal dari uang rakyat, pajak rakyat, jangan sampai membangun sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan rakyat, hanya mementingkan ego dan politis,” ujar Trubus.
