Oleh: Entang Sastraatmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di negeri ini, persepsi warga bangsa terhadap harga 1 kg beras, memang bisa macam-macam. Kalangan oligarki yang kesehariannya memakai kuda tunggangan Alphard berberbeda dengan guru SD yang kesehariannya naik angkutan perdesaan.
Bagi kalangan oligarki, harga eceran tertinggi (HET) beras yang dipatok saat ini bukanlah masalah. Namun, bagi kalangan ekonomi pas-pasan, HET beras perlu diatur dengan penuh pertimbangan.
Di sisi lain, sindirian Presiden Prabowo tentang ada pihak-pihak yang memprotes harga beras mahal, betul-betul memiliki tafsir beragam. Terlebih lagi jika diikuti dengan kalimat "Kalau tidak setuju dengan harga beras mahal, silahkan berasnya tanam sendiri". Ya, begitulah beras. Banyak arti yang melekat dan dilekatkan kepadanya. Umumnya semua sepakat beras komoditas politis dan strategis.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pertanyaan kritisnya, apakah dengan mahalnya harga beras di pasar para petani memperoleh keuntungan? Jawabannya tidak otomatis. Harga beras mahal belum tentu bikin petani untung banyak. Tergantung siapa petaninya, kapan panennya, dan ke siapa dia jual.
Ini faktanya di 2026, dari sisi harga, memang ada upaya biar petani untung. Dalam hal ini, pemerintah pakai 2 patokan:
HPP - Harga Pembelian Pemerintah: Januari 2025 dinaikkan jadi Rp 6.500/kg untuk gabah. Per Mei 2026 harga GKP nasional rata-rata Rp 6.925/kg. Tujuannya biar petani "tidak boleh rugi".
HET - Harga Eceran Tertinggi: untuk jaga harga konsumen.
Badan Pangan Nasional malah menyatakan indeks harga yang diterima petani padi naik dari 136,78 di Januari 2025 jadi 146,24 di Oktober 2025. Itu artinya kesejahteraan petani padi meningkat. Produksi 2025 surplus 3,8 juta ton dan CBP Bulog tembus 3,7-4 juta ton.
Namun di lapangan, para petani masih banyak yang belum merasakan. Tengkulak kerap kali memotong harga. Ada laporan petani di Kulonprogo gabahnya cuma dihargai Rp 5.100/kg oleh tengkulak, padahal HPP 2025 sudah Rp 6.500.
Berbagai masalah terkait fenomena lapangan, ternyata biaya naik lebih cepat dari harga jual. Maret 2026 harga beras naik di semua tingkatan, tapi nilai tukar petani (NTP) justru turun 0,08 persen.
Penyebabnya, harga yang harus dibayar petani untuk bensin, minyak goreng, beras, daging ayam naik 0,41 persen. Jadi walau jual gabah naik, biaya pupuk, BBM, dan lain-lain naik lebih tinggi.
Selanjutnya, tidak semua petani jual ke Bulog. Bulog hanya beli saat panen dan untuk CBP. Kalau pas tidak panen raya atau di luar daerah serapan Bulog, petani sering jual ke pedagang dengan harga di bawah HPP.
Dalam suasana inilah diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada para petani. Hal lain yang sering dijadikan bahan diskusi, mengapa beras tetap mahal padahal katanya surplus?
Ombudsman menemukan paradoks: secara matematis Indonesia surplus 3,6 juta ton beras, tapi di pasar tetap langka dan mahal. Penyebabnya distribusi melambat, kualitas, dan kendala pasokan. Harga eceran Mei 2026: premium Rp 15.758/kg, medium Rp 13.444/kg. Masih 10-14 persen di atas HET.
Jadi, kesimpulan yang dapat dipetik diantaranya, pertama, petani yang panen pas harga tinggi dan jual langsung ke Bulog/lembaga resmi: iya, lebih diuntungkan. HPP naik dan produksi naik bikin pendapatan naik.
Kedua, petani kecil yang jual ke tengkulak dan biaya produksi naik: belum tentu. Bisa jadi harga beras mahal tapi dia tetap rugi karena NTP turun. Paling diuntungkan rantai tengah: penggilingan, pedagang, distributor. Karena harga eceran naik tapi belum tentu semua naiknya sampai ke petani.
Menyikapi kenyataan yang ada, pemerintah sekarang tetap berfokus pada "adil dua sisi": petani tidak rugi, konsumen tidak terbebani.
Pemerintah tetap menjaga agar petani sebagai produsen beras, tetap memperoleh penghasilan yang wajar dan sesuai dengan kerja keras yang dilakukannya. Itu sebabnya wajar jika pemerintah pun memberi perlindungan dan pembelaan optimal kepada para petani padi.
Seiring dengan itu, pemerintah juga tetap harus menjaga dan melindungi konsumen. Pemerintah berkewajiban mengatur dan mengendalikan harga beras agar masyarakat memperoleh tingkat harga yang wajar. Kebijakan stabilisasi harga beras merupakan bentuk nyata intervensi pemerintah dalam mengatur harga beras di pasar.
Akhirnya sering diperdebatkan soal harga beras mahal dan murah, namun fakta tidak mungkin akan berbohong, bila harga beras medium yang terjadi di pasaran mencapai Rp 15 ribu per kg, membuat golongan masyarakat berpenghasilan rendah mengeluh.
Mereka sering bertanya, mengapa di tengah melimpahnya produksi beras, kok harga berasnya mahal ?
Pertanyaan ini, mestinya dapat menggelitik pemerintah untuk dapat memberi jawaban cerdas. Bukankah kalau beras berlimpah dan surplus, maka harganya bisa lebih murah? Umumnya, harga beras cenderung melejit kalau berasnya memang tidak ada alias defisit.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
