Penilaian Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja pemerintahannya sendiri menuai perhatian. Namun, Partai Gerindra menegaskan rapor "oke" yang diberikan Prabowo bukan sekadar klaim untuk memuji pemerintah, melainkan memiliki sejumlah indikator yang kemudian tercermin dalam kondisi ekonomi dan hasil survei kepuasan publik.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut penilaian tersebut sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ia merujuk pada hasil Survei Indonesia Political Opinion (IPO) terbaru yang menunjukkan mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
"Ini bukti nyata bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar," kata Sugiat dalam keterangannya baru-baru ini.
Dalam survei nasional terbaru tersebut, sebanyak 57 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, 6 persen lainnya mengaku sangat puas. Dengan demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 63 persen.
Baca Juga: Prabowo Pamer Prestasi: Kita Tidak Ngeluh, Presiden Turun Tangan Penuhi Teriakan Rakyat
Di sisi lain, 30 persen responden menyatakan tidak puas, 5 persen sangat tidak puas, sedangkan 2 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Sugiat kemudian menyoroti sejumlah indikator yang menurutnya memperkuat penilaian positif terhadap pemerintahan Prabowo. Salah satunya adalah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi domestik ketika perekonomian global tengah bergejolak.
Menurutnya, ketika sejumlah negara menghadapi tekanan ekonomi hingga menaikkan harga energi, pemerintah Indonesia memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut dinilai ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi.
"Kami melihat di tengah gejolak perekonomian global yang membuat banyak negara menaikkan harga energi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik. BBM bersubsidi tidak dinaikkan demi menjaga daya beli rakyat dan mencegah inflasi," ucapnya.
Tak hanya soal energi, Sugiat juga memaparkan sejumlah catatan yang disebut menjadi capaian pemerintahan Prabowo. Di sektor ekonomi dan pengelolaan BUMN, ia menilai Badan Pengelola Investasi Danantara telah menunjukkan peningkatan kinerja finansial secara signifikan hingga 300-400 persen.
Menurut Sugiat, capaian tersebut mencerminkan komitmen Prabowo dalam membenahi tata kelola sekaligus menutup potensi kebocoran anggaran.
Sementara dari sektor infrastruktur, pemerintah disebut telah membangun hampir 2.500 jembatan desa di berbagai daerah Indonesia. Sugiat menilai pembangunan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
"Pemerintah tidak hanya fokus pada proyek megastruktur, tetapi juga pada infrastruktur mikro yang berdampak langsung pada kehidupan harian warga. Pembangunan mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia adalah respons cepat pemerintah terhadap konektivitas wilayah, distribusi hasil tani, dan mobilitas anak-anak sekolah di daerah pelosok," ujarnya.
Meski memaparkan sederet capaian, Sugiat mengatakan pemerintah tetap perlu membuka ruang bagi kritik dan pengawasan. Menurutnya, masukan publik penting agar berbagai program pemerintah benar-benar berjalan sesuai sasaran.
"Pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, kritik, serta pengawasan publik demi memastikan seluruh program prorakyat berjalan tepat sasaran hingga akhir periode," ungkap dia.
