HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Kejaksaan Negeri Takalar memperkuat koordinasi dengan lembaga legislatif daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat menghambat pembangunan.
Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Syamsurezky bersama Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muhammad Rijal mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi Bidang Intelijen yang digelar Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara daring, Selasa, 11 Agustus.
Syamsurezky didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Takalar Median Suwardi beserta jajaran staf bidang intelijen. Forum tersebut diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., melalui Zoom Meeting.
Kehadiran Ketua DPRD Takalar dalam forum yang diikuti jajaran intelijen Kejari Takalar itu menjadi penanda penguatan komunikasi antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif di daerah.
Sinergi tersebut dinilai penting karena dinamika pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga membutuhkan pengawasan, koordinasi, dan kemampuan membaca potensi persoalan sejak dini.
Intelijen Diminta Membaca Ancaman Sejak Awal
FGD Konsolidasi Bidang Intelijen mengangkat agenda penguatan peran intelijen penegakan hukum dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional di daerah.
Dalam forum tersebut, fungsi intelijen ditekankan tidak semata-mata bekerja setelah persoalan muncul. Deteksi dini menjadi salah satu instrumen penting untuk membaca potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT.
Pemetaan AGHT diperlukan agar berbagai potensi persoalan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban maupun jalannya pembangunan dapat diidentifikasi lebih awal.
Melalui pendekatan tersebut, aparat diharapkan memiliki informasi yang memadai sebagai dasar mengambil langkah antisipatif sebelum suatu persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Kejari-DPRD Perkuat Kolaborasi
Keterlibatan Ketua DPRD Takalar dalam FGD tersebut juga memperlihatkan pentingnya komunikasi lintas institusi. DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah, sementara Kejaksaan melalui fungsi intelijennya memiliki peran dalam melakukan deteksi dan pemetaan terhadap berbagai potensi AGHT.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan perspektif sekaligus memperkuat koordinasi kedua institusi dalam menghadapi dinamika daerah.
Bagi Kabupaten Takalar, sinergi antara unsur penegak hukum dan legislatif diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi. Koordinasi tersebut perlu diterjemahkan dalam kerja bersama untuk menjaga stabilitas daerah dan mengawal program pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan.
FGD yang digelar Kejaksaan Agung itu sekaligus menegaskan bahwa fungsi intelijen penegakan hukum memiliki posisi strategis dalam menjaga kondisi daerah tetap kondusif.
Dengan penguatan deteksi dini, pemetaan AGHT, serta kolaborasi lintas sektor, Kejari Takalar dan DPRD diharapkan mampu ikut memastikan berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi sebelum menghambat pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Takalar. (mgs)
