JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menghitung dampak ekonomi akibat penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur, akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Puan meminta pemerintah melakukan asesmen terhadap dampak penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.
“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” ujar Puan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8/2026).
Puan mengatakan, Bromo menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di kawasan penyangga.
Baca juga: Puan Minta Pemulihan Bromo Usai Kebakaran Tak Sekadar Tanam Pohon
Karena itu, penutupan kawasan Bromo dapat memengaruhi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata.
“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.
Karena itu, Puan meminta pemerintah segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan.
Politikus PDI-P itu mengingatkan pemerintah agar dampak ekonomi tersebut tidak semakin membebani masyarakat, yang selama ini menopang pariwisata Bromo.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” kata Puan.
Selain menghitung dampak ekonomi, Puan meminta pemerintah fokus mengendalikan karhutla di kawasan Bromo.
Menurut dia, operasi pemadaman harus satu komando dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai.
Baca juga: Kepala BNPB Sebut Kebakaran Bromo Tersisa 2 Titik Api
Kemudian, Puan juga meminta pemerintah mengawasi seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan, agar tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain.
“Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.
Puan menambahkan, pemerintah juga harus mengarahkan pemadaman darat dan udara berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area dengan nilai ekologis tinggi.
“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” pungkas Puan.
