Program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat posisi daya tawar petani sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah koperasi di sektor perkebunan yang mencapai 2.587 unit dinilai menjadi modal utama untuk memperkuat program hilirisasi tersebut.
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengatakan program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat diakselerasi dengan dukungan berbagai pihak, khususnya PT Agrinas Palma Nusantara yang mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil sitaan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Atas lahan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan Agrinas Palma untuk dikelola tentu Presiden (Prabowo Subianto) ingin agar pengelolaan lahan tersebut bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit," kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).
Hal itu dikatakan Ferry dalam Seminar Nasional 'Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi' di Kantor Bupati Musi Banyuasin, hari ini.
Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto, Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet, Wakil Bupati Musi Banyuasin Rohman, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani, serta para Forkopimda.
Ferry mendorong agar koperasi-koperasi yang masih aktif dan posisinya berada di area perkebunan sawit dapat mengambil peran lebih besar dalam memperkuat rantai pasok bagi industri sawit.
"Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi," ucapnya.
Ferry menuturkan diperlukan strategi dan instrumen baru yang dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, salah satunya dengan mengonsolidasikan para petani sawit dalam wadah badan usaha koperasi. Ia menjelaskan ada dua model bisnis hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi yang bisa ditempuh, yakni memperkuat koperasi eksisting serta mengonsolidasi koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar.
Ia optimistis program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi dapat berjalan sesuai harapan apabila seluruh pemangku kepentingan turut mengambil bagian, terutama dalam hal dukungan pembiayaan.
"Koperasi-koperasi eksisting yang bergerak di bidang perkebunan dapat memanfaatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebagai solusi untuk menuntaskan permasalahan pembiayaan. Salah satunya seperti koperasi mandiri makmur juga sudah diberikan pembiayaan oleh LPDB dalam memproduksi CPO, yang saat ini pembangunannya sudah 45%," katanya.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Mohammad Abdul Ghani menjelaskan Agrinas Palma mendapat penugasan khusus melalui Perpres No. 5/2025 untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan dari kawasan hutan yang dibuka secara ilegal. Tercatat lahan seluas 4,1 juta hektare hasil sitaan Satgas perlu diarahkan pengelolaannya agar manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat, khususnya melalui koperasi.
Dari total luasan lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk mengalokasikan minimal 20 persen menjadi plasma untuk rakyat, sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut perlu menggandeng koperasi sebagai mitra dalam pengelolaan.
"Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus menekankan lewat skema ini, koperasi dipandang sebagai lembaga paling tepat, tidak hanya sebagai pengelola kebun, tetapi juga sebagai pemilik sekaligus pengelola pabrik pengolahan crude palm oil (CPO).
"Dengan semakin banyak koperasi yang bergerak dari sektor hulu ke hilir pada produk sawit diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat," ucap Panel.
Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet berharap ke depan semakin banyak koperasi yang mengikuti jejak KUD Sejahtera Banyuasin yang mampu membangun pabrik pengolahan CPO.
"Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan petani sawit untuk mau berkoperasi dan akan harapan kami ada uluran tangan dari Kemenkop terutama dalam pengembangan koperasi eksisting," katanya.
(prf/ega)
