JAKARTA, KOMPAS.TV - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan delapan pesan kemerdekaan hasil dari sarasehan kemerdekaan, termasuk mengenai dana transfer ke daerah.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/8/2026), dua perwakilan GNB membacakan kedelapan poin pesan kemerdekaan tersebut.
Poin pertama hingga keempat dibacakan eks Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, sedangkan poin kelima hingga kedelapan dibacakan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid.
Poin pertama pesan tersebut, yakni adil dan makmur adalah tujuan berbangsa dan bernegara dengan prasyarat merdeka, bersatu, dan berdaulat.
GNB menyebut ukuran kemerdekaan bukan hanya berkurangnya warga miskin, tetapi keadilan telah terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa.
“Kemerdekaan baru bermakna penuh ketika keadilan dan kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan oleh segelintir golongan yang memunculkan ketimpangan sosial yang makin tajam,” kata Lukman saat membacakan poin-poin tersebut.
Baca Juga: Gerakan Nurani Bangsa: Presiden Prabowo Segera Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
Kedua, rasa aman warga adalah ukuran nyata kemerdekaan.
Gerakan Nurani Bangsa berpendapat, kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, keamanan penghidupan, keamanan martabat, maupun rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup.
“Kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis serta jurnalis di berbagai daerah khususnya di Papua menunjukkan bahwa negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sumber ketidakamanan. Penegakan hukum tidak boleh terhambat oleh kekebalan hukum.”
Ketiga, demokrasi dan hukum harus kembali berpijak pada kedaulatan rakyat. GNB mengatakan pembuatan kebijakan dan perubahan undang-undang termasuk yang menyangkut pemilu, tidak boleh dilakukan secara tergesa dan tertutup.
“Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tidak dijadikan alat tukar kepentingan antarpenegak hukum,” tambahnya.
Keempat, profesionalitas TNI dan Polri perlu dijaga sebagai fondasi demokrasi. Gerakan Nurani Bangsa mengatakan supremasi sipil adalah prasyarat konstitusional bagi pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.
“Pelibatan aparat pertahanan keamanan pada ranah di luar tugas dan fungsi utamanya harus dihilangkan. Aparat pertahanan keamanan tidak boleh menjadi alat politik praktis,” kata Lukman.
Kelima, GNB menilai sumber daya alam dan anggaran publik harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Eksploitasi lingkungan yang merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat termasuk masyarakat adat, harus dihentikan.
Baca Juga: Tokoh-Tokoh GNB Temui Megawati dan Bahas Situasi Kemasyarakatan, Soroti Revisi UU Polri
“Prioritas belanja publik termasuk transfer ke daerah tidak boleh dikalahkan oleh program tertentu tanpa pertimbangan matang,” ucap Alissa melanjutkan pembacain poin-poin pesan kemerdekaan.
Keenam, etika dan keteladanan pemimpin adalah fondasi yang tidak bisa ditawar.
Gerakan Nurani Bangsa berpendapat, kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang menurun disebabkan oleh luruhnya keadaban berbangsa bernegara dalam bentuk krisis kepatutan dan hilangnya keteladanan di kalangan penyelenggara negara.
“Ini menjadi akar dari berbagai persoalan lain termasuk lemahnya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan rangkap kepentingan pejabat publik.”
Ketujuh, pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia adalah investasi masa depan bangsa.
Menurut GNB, ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara tetangga bersumber dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia yang belum merata dan belum berkualitas.
“Pendidikan perlu diperkuat tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga budi pekerti dan karakter. Kesehatan perlu diperkuat dari sisi layanan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar agar generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan berintegritas,” bebernya.
Selain itu, layanan kesehatan dan kesejahteraan untuk lansia perlu disiapkan.
Kedelapan, Gerakan Nurani Bangsa menyebut masyarakat sipil adalah pelaku cipta bersama demokrasi, bukan sekadar penonton.
“Organisasi masyarakat sipil, komunitas agama, kampus, media, dan warga perlu terus memperkuat kesadaran publik dan menjembatani suara rakyat dengan pengambil kebijakan,” lanjut Alissa.
“Gerakan Nurani Bangsa akan terus mengambil bagian dalam peran ini bersama seluruh elemen bangsa.“
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- gerakan nurani bangsa
- gnb
- pesan kemerdekaan
- transfer ke daerah
- alissa wahid
- lukman hakim syaifuddin
