Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedang merumuskan kriteria golongan yang akan dibatasi menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi atau Pertalite. Pembatasan itu nantinya akan didasarkan pada klasifikasi jenis kendaraan.
Bahlil menekankan bahwa penentuan kriteria jenis kendaraan menjadi poin utama agar distribusi di masyarakat lebih tertata. Ia memastikan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk menyempurnakan aturan teknis terkait rencana pembatasan tersebut.
"Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai (mobil merk) BMW pakai Merci masa pakai minyak (BBM) subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi," ujar Bahlil, ditemui usai rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa evaluasi pola subsidi tersebut dilakukan karena selama ini sebagian besar anggaran subsidi justru terserap oleh kalangan dengan ekonomi mampu. Pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran negara benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak sesuai arahan Presiden.
"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 masih kena masih dapat subsidi," tuturnya.
Meski pembatasan bagi kendaraan roda empat mulai digodok, Bahlil menegaskan para pengguna sepeda motor tidak akan terdampak oleh rencana kebijakan itu. Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
"Nggak, sepeda motor nggak dibatasi kok. Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik," tegas Bahlil.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya terus mempelajari kesiapan sistem distribusi dan pengawasan untuk mendukung kebijakan pengendalian subsidi tersebut. Fokus utama otoritas fiskal adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dengan meminimalisasi kebocoran subsidi pada kelompok masyarakat mampu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya sudah memantau kesiapan sistem digital yang dimiliki Pertamina untuk mengimplementasikan skema pembatasan tersebut. Ia memproyeksikan pengurangan subsidi bagi kalangan atas akan dilakukan secara bertahap setelah sistem teruji dengan baik.
"Nanti kan saya kita sedang uji sistem, Pertamina sudah menguji sistem saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu," pungkas Purbaya.
(pgr/pgr)
