Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengawasan anggaran untuk memastikan belanja pemerintah disalurkan secara tepat sasaran sekaligus mendukung stabilitas ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penegasan tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan jajaran Kementerian Keuangan di Kupang, NTT, Selasa, 11 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Purbaya bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengikuti dialog interaktif dengan perwakilan Kementerian Keuangan di Gedung Keuangan Negara Kupang.
Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kondisi perekonomian, termasuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kemenkeu (Kementerian Keuangan) memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Purbaya.
Rp20,5 Triliun Siap Dicairkan ke DaerahPertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan tersebut menjadi forum untuk memonitor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah.
Forum itu juga membahas perkembangan penerimaan negara serta mengevaluasi dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program pengendalian inflasi.
Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal daerah, pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 kabupaten/kota.
Menurut Purbaya, anggaran bantuan pemerintah pusat senilai Rp20,5 triliun tersebut telah siap dicairkan, termasuk bagi pemerintah daerah di wilayah NTT.
Purbaya menekankan tanggung jawab Kementerian Keuangan tidak selesai setelah anggaran dialokasikan kepada pemerintah daerah.
Kementerian Keuangan juga harus melakukan monitoring secara hati-hati untuk memastikan penyaluran anggaran berjalan kredibel dan benar-benar mencapai sasaran yang ditetapkan.
“Peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” katanya menegaskan.
Dashboard Pantau Belanja Pengendalian Inflasi NTTSejalan dengan arahan Menteri Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap belanja pemerintah untuk pengendalian inflasi.
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.
Dashboard tersebut menjadi instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja pemerintah sekaligus perkembangan tren inflasi di NTT.
Instrumen itu juga digunakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT turut memperkuat koordinasi melalui berbagai forum, salah satunya pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Koordinasi juga dilakukan melalui Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT serta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Sinergi tersebut melibatkan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.
Berbagai kegiatan monitoring, evaluasi, dan koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga di NTT sekaligus memastikan penggunaan anggaran pemerintah memberikan dampak yang tepat sasaran bagi masyarakat.
