Zohran Dituntut karena Koperasi Rakyat, Sebut Bikin Persaingan Usaha Tak Adil

Rencana Wali Kota New York Zohran Mamdani membuka lima supermarket murah atau koperasi rakyat yang dibiayai pemerintah dengan anggaran mencapai USD 70 juta memicu perlawanan dari kelompok pengusaha yang mewakili bisnis milik imigran.

Mengutip New York Post pada Rabu (12/8), Multicultural Business Coalition (MBC) berencana menggugat Pemerintah Kota New York karena menilai program supermarket milik pemerintah bisa menciptakan persaingan usaha yang tak adil bagi toko kelontong dan supermarket yang sudah beroperasi.

Ketua MBC, Frank Garcia mengatakan dewan organisasi telah memutuskan untuk mengajukan gugatan dalam beberapa pekan mendatang guna menghentikan proyek tersebut.

“Wali kota tampaknya tidak ingin duduk bersama kami,” kata Garcia.

Rencana Mamdani jadi sorotan karena supermarket yang akan dibangun pemerintah itu disebut akan menawarkan harga sekitar 30 persen lebih murah untuk sejumlah kebutuhan pokok.

Barang yang mendapatkan potongan harga antara lain produk segar, daging, susu, keju, dan roti. Menurut MBC, kondisi itu berpotensi merugikan toko-toko kecil yang harus menanggung biaya operasional seperti sewa dan pajak.

MBC dibentuk pada awal tahun ini untuk menyatukan suara pelaku usaha yang menentang kebijakan supermarket Mamdani. Organisasi tersebut mencakup 50 kamar dagang yang mewakili bisnis milik komunitas Asia, Afrika, Karibia, Hispanik, Timur Tengah, dan Yahudi di New York.

Garcia mengatakan, MBC berencana menggalang dana hingga USD 1 juta untuk melawan sejumlah kebijakan Mamdani. Dana USD 1 juta bakal digunakan untuk membiayai gugatan sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai kondisi toko-toko kecil yang menjadi anggota organisasi.

Penolakan paling keras muncul dari pemilik toko di kawasan East Harlem. Di lokasi yang dikenal sebagai La Marqueta, setidaknya lima toko kelontong atau bodega berada hanya beberapa blok dari lokasi supermarket milik pemerintah yang direncanakan.

Para pemilik toko khawatir pelanggan akan beralih ke supermarket pemerintah ketika mengetahui harga barang yang lebih murah.

Terlebih, supermarket besutan Mamdani itu bakal dibangun di atas properti milik pemerintah kota sehingga tidak perlu membayar biaya sewa, menurut kantor wali kota.

“Menjual barang dengan harga 30% lebih murah dari harga kami berarti tidak akan ada yang datang ke toko kami,” kata Radhames Rodriguez, Presiden United Bodegas of America.

National Supermarket Association dan United Bodegas of America juga menentang rencana tersebut. Namun, kedua organisasi itu tidak berafiliasi dengan MBC dan tidak akan menjadi bagian dari gugatan yang tengah disiapkan MBC.

Sebelumnya, Pemerintah Kota New York telah melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pemilik usaha kecil untuk membahas rencana supermarket pemerintah.

Namun, pertemuan itu justru meningkatkan kekhawatiran para pedagang. Dalam pertemuan, para pengusaha diminta memberikan informasi mengenai barang-barang yang paling banyak mereka jual.

Mamdani sendiri menegaskan supermarket pemerintah takkan menyediakan makanan siap saji maupun sejumlah produk yang lazim ditemukan di bodega, seperti alkohol, rokok, dan tiket lotre.

“Kami tidak ingin bersaing dengan bodega atau toko kelontong dalam hal kemampuan mereka untuk bertahan hidup,” kata Mamdani dalam konferensi pers.

Supermarket pertama dalam program itu dijadwalkan mulai beroperasi tahun depan di Bronx. Namun, bagi kelompok pengusaha, persoalannya bukan hanya jenis barang yang dijual. Mereka menilai kemampuan pemerintah memberikan harga lebih murah tanpa menanggung biaya sewa seperti toko swasta dapat menciptakan keuntungan yang tidak seimbang.